KEPULAUAN RIAU — Anggota Komisi XIII DPR Marinus Gea menyatakan komitmennya untuk mendorong realisasi tambahan anggaran bagi Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII, ia mengungkapkan bahwa pembahasan telah berlangsung konstruktif dan pihaknya memahami kebutuhan dana tambahan yang diajukan demi memenuhi amanat konstitusi.
Marinus menyoroti masih banyaknya pos anggaran yang tidak memiliki alokasi dana alias nol rupiah dalam usulan awal kedua lembaga negara tersebut. Ia menegaskan bahwa situasi ini menjadi perhatian serius dalam rapat yang digelar pada Selasa (16/6/2026) itu.
“Dan juga tadi saya menyinggung persoalan usulan tambahan karena banyak sekali anggaran-anggaran yang masih mereka alokasikan zero, nol ya dan tidak ada anggaran gitu,” kata Marinus.
Politisi itu mengaku sempat mempertanyakan secara spesifik apakah tambahan anggaran yang diusulkan akan berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak korban dan tugas pokok kedua lembaga. Pertanyaan ini diajukan untuk memastikan efektivitas penggunaan dana negara.
“Dan saya bertanya kalau usulan tambahannya dipenuhi, diusulkan oleh Komisi 13 nanti mendukung usulan tambahan ini, apakah pemenuhan hak-hak korban, hak-hak asasi manusia yang menjadi tugas pokok dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan terpenuhi,” jelasnya.
Menurut Marinus, setelah mendapat penjelasan dari perwakilan lembaga, angka yang diusulkan dalam tambahan tersebut memang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi mereka. “Dan ternyata memang angka yang diusulkan tambahan itu untuk memenuhi angka-angka yang tadi,” imbuhnya.
Marinus menekankan bahwa pada prinsipnya Komisi XIII dapat memahami seluruh usulan yang diajukan. Meski terdapat sejumlah koreksi terkait penyajian data, secara umum DPR mendukung langkah penguatan kapasitas fiskal kedua lembaga.
“Pembahasan sudah berlangsung, kita beberapa ada koreksi tadi soal penyajian data dan pada prinsipnya semuanya apa yang sudah diajukan kita sudah bisa pahami bersama untuk memenuhi konstitusi yang diamanatkan kepada Komnas HAM dan juga kepada Komnas Perempuan,” ucapnya.
Dukungan ini menjadi sinyal positif bagi Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang kerap menghadapi keterbatasan anggaran dalam menjalankan fungsi pengawasan, investigasi, dan advokasi hak asasi manusia. Rapat dengar pendapat tersebut merupakan bagian dari siklus pembahasan anggaran negara yang tengah berlangsung di DPR.