TANJUNGPINANG — Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, memastikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi seluruh petugas kebersihan menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak hanya memberikan tugas, tetapi juga menjamin perlengkapan kerja yang layak dan pengawasan optimal di lapangan.
Lis menyoroti kondisi armada pengangkut sampah dan peralatan operasional yang harus selalu dalam keadaan prima. Menurutnya, risiko kecelakaan kerja bisa diminimalkan jika truk sampah dan fasilitas lain diperbaiki serta dilengkapi secara berkala.
“Keselamatan kerja adalah hal yang utama. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan memperhatikan prosedur keselamatan agar petugas dapat bekerja dengan baik dan kembali ke rumah dalam kondisi sehat,” kata Lis dalam arahannya.
Ia secara spesifik meminta petugas kebersihan dibekali sarung tangan dan masker yang memenuhi standar. “Lengkapi dengan sarung tangan dan masker yang memenuhi standar. Perhatikan kondisi peralatan dan armada pengangkut sampah agar tidak menimbulkan risiko bahaya bagi petugas,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Lis juga menyoroti masih adanya sampah di beberapa ruas jalan. Ia mendorong DLH untuk mengevaluasi pola kerja dan jadwal pengangkutan sampah agar lebih sesuai dengan kebiasaan masyarakat Tanjungpinang.
“Dinas juga harus mengevaluasi jadwal pengangkutan sampah. Sesuaikan dengan kebiasaan masyarakat di Tanjungpinang. Perhatikan kondisi truk sampah dan armada lainnya,” ujarnya.
Lis menambahkan, evaluasi jadwal dan perbaikan fasilitas kerja bertujuan agar petugas dapat bekerja lebih aman dan nyaman. Ia juga berdialog langsung dengan 330 petugas untuk menampung aspirasi dan kendala di lapangan sebagai bahan evaluasi pemda.
Di akhir arahannya, Wali Kota mengapresiasi dedikasi petugas kebersihan yang setiap hari menjaga kebersihan kota. Ia juga mengajak masyarakat ikut bertanggung jawab dengan membuang sampah sesuai jadwal dan mulai memilah sampah dari rumah.
Menurut Lis, kebersihan kota bukan hanya tugas petugas, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Langkah ini dinilai krusial untuk menekan volume sampah dan menjaga kenyamanan lingkungan di Tanjungpinang.