TANJUNGPINANG — Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Kepri dan BSSN diteken di Kantor BSSN, Depok, Jawa Barat, Rabu (8/7). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kepri, Hendri Kurniadi, menyebut kerja sama ini bertujuan mendorong penerapan tanda tangan elektronik (TTE) yang aman, terverifikasi, dan memiliki kekuatan hukum.
"Pemanfaatan sertifikat elektronik BSSN makin memperkuat keamanan informasi dan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintahan elektronik," kata Hendri usai penandatanganan PKS.
Pemprov Kepri tercatat sebagai salah satu daerah yang lebih awal mengadopsi TTE. Melalui Diskominfo Kepri, penerapan tanda tangan elektronik telah berjalan sejak 2019 sebagai bagian dari penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Hingga kini, sebanyak 10.658 sertifikat elektronik telah diterbitkan bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kepri. Angka ini menunjukkan komitmen daerah dalam membangun birokrasi digital yang efektif dan efisien.
Tanda tangan elektronik tak hanya digunakan untuk dokumen internal. Pemanfaatannya telah terintegrasi ke dalam sejumlah aplikasi layanan pemerintahan, di antaranya:
Hendri berharap seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kepri turut mengoptimalkan pemanfaatan sertifikat elektronik. "Guna mendukung pelayanan publik yang semakin cepat dan berkualitas," ujarnya.
Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, menegaskan bahwa sertifikat elektronik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, akuntabel, dan efisien. Dengan TTE, proses administrasi bisa dilakukan lebih cepat, transparan, serta meminimalkan risiko pemalsuan dokumen.
"Penerapan TTE menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital nasional," ujar Nugroho.
Dalam kesempatan yang sama, BSSN memberikan cinderamata penghargaan kepada Pemprov Kepri. Penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan implementasi TTE yang dinilai tidak hanya bermanfaat bagi ASN, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.