TANJUNGPINANG — BP3MI Kepri mencatat potensi suplai besar dari hasil survei penjaringan peserta peningkatan kapasitas, yakni 2.089 orang calon pekerja migran Indonesia (CPMI). Angka ini menjadi modal utama memenuhi target nasional Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) yang mematok 500.000 PMI di seluruh dunia.
"Dari target itu, komposisinya 300.000 bersumber dari lulusan vokasi dan 200.000 dari lulusan umum. Ini peluang besar sekaligus tantangan bagi dunia pendidikan untuk melakukan link and match dengan kebutuhan global," kata Imam di Tanjungpinang, Sabtu.
Saat ini sudah terbentuk empat Desa Migran Emas di wilayah Kepri, yaitu Desa Teluk Sasah, Pangke, Pangke Barat, dan Tanjung Berlian Barat. Program ini dirancang sebagai benteng pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sekaligus pusat informasi penempatan prosedural.
Ke depan, BP3MI Kepri mempersiapkan sepuluh desa tambahan untuk mengadopsi program serupa. Langkah ini memperkuat perlindungan sejak dari tingkat desa hingga penempatan di luar negeri.
BP3MI Kepri telah menandatangani delapan Nota Kesepahaman (MoU) dengan berbagai SMK. Lembaga itu juga berkolaborasi aktif dengan dua Migrant Center utama, yakni Batam Tourism Polytechnic (BTP) dan Politeknik Negeri Batam.
Selain itu, BP3MI Kepri melaksanakan pendampingan e-Vokasi bagi SMK bersama KP2MI. Tujuannya agar lembaga vokasi di Kepri terdaftar di sistem, sehingga memudahkan akses pelatihan dan menghubungkan CPMI langsung ke pasar kerja.
Beberapa sektor unggulan yang menjadi kekuatan wilayah Kepri antara lain bidang pengelasan, menyusul banyaknya industri galangan kapal di Batam. Sektor perhotelan dan pariwisata juga menjadi andalan, begitu pula pelaut migran di wilayah perbatasan.
Saat ini BP3MI Kepri telah mendapatkan kuota 100 PMI untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi khusus. "Ini guna mendukung penempatan pekerja migran Indonesia profesional," ujar Imam.
BP3MI Kepri memperkuat kerja sama melalui Gerakan Nasional Migran Aman bersama Polda Kepri, Diskominfo, dan forum Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo). Langkah ini untuk memastikan penempatan pekerja migran berlangsung aman serta mencegah TPPO di wilayah perbatasan.
Imam menambahkan, ekosistem yang dibangun dari hulu hingga hilir diharapkan mampu menekan praktik perekrutan ilegal. Dengan adanya Desa Migran Emas, calon pekerja mendapat informasi yang benar dan jalur prosedural yang jelas.