KEPULAUAN RIAU — Anom Widiyantoro resmi menjabat Bupati Pemalang periode 2025–2030 setelah dilantik pada 20 Februari 2025. Ia memenangkan Pilkada Pemalang 2024 berpasangan dengan Nurkholes. Kini, baru sekitar 17 bulan menjabat, ia harus berhadapan dengan aparat penegak hukum.
Lahir di Cimahi, Jawa Barat pada 1970, Anom menempuh pendidikan S1 Manajemen Keuangan di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang lulus 1996, dan meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung pada 2005.
Sebelum terjun ke politik, ia berkarier panjang di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sejak 1996 hingga 2021. Selama 25 tahun di BUMN konstruksi itu, ia menduduki sejumlah posisi strategis: staf ahli, auditor internal, manajer keuangan dan operasi, hingga general manager. Kariernya berlanjut sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko PT Hotel Indonesia Properti (PT HIPA) pada 2021–2024.
Penangkapan Anom merupakan OTT ke-18 KPK pada tahun ini. Operasi pertama dilakukan pada 9-10 Januari 2026 dengan menjaring delapan orang dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Ditjen Pajak Kemenkeu periode 2021-2026.
Sepanjang Januari 2026, KPK juga menangkap Wali Kota Madiun Maidi (OTT kedua) dan Bupati Pati Sudewo (OTT ketiga). Memasuki Februari, giliran Kepala KPP Madya Banjarmasin (OTT keempat) dan mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu Rizal yang menjabat Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (OTT kelima).
Bulan yang sama, KPK menangkap Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan dalam OTT keenam. Maret 2026 yang bertepatan Ramadhan menjadi bulan paling sibuk: Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman ditangkap dalam tiga OTT berbeda.
April 2026, KPK menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (OTT ke-10). Setelah jeda di Mei, Juni 2026 menjadi bulan dengan OTT terbanyak: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim menyerahkan diri, menyusul Bupati Muara Enim Edison (OTT ke-12), ASN BPK (OTT ke-13), dan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby yang juga menyerahkan diri (OTT ke-14).
Juli 2026, sebelum penangkapan Anom, KPK telah menangkap Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim (OTT ke-15), Bupati Sukoharjo Etik Suryani (OTT ke-16), dan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (OTT ke-17).
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengumumkan detail konstruksi perkara, jumlah uang yang diamankan, atau pihak lain yang turut ditangkap bersama Anom. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto hanya memberikan konfirmasi singkat: "Benar."
Biasanya, KPK memiliki waktu 1x24 jam sejak OTT untuk menentukan status hukum tersangka. Publik Pemalang kini menunggu pengembangan kasus yang menjerat bupati mereka yang baru setahun lebih menjabat.