Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng kolaborasi untuk memperluas akses pembiayaan melalui pemanfaatan teknologi keuangan. Langkah ini diyakini menjadi kunci mendorong UMKM dan potensi ekonomi daerah, terutama di tengah tantangan geografis sebagai wilayah kepulauan.
TANJUNGPINANG — Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan di Tanjungpinang, Rabu, saat membahas percepatan digitalisasi sektor keuangan bersama OJK.
“Pemanfaatan teknologi dalam sektor keuangan dapat memperluas akses pembiayaan, memperkuat pelaku UMKM, serta mengembangkan potensi ekonomi unggulan daerah,” kata Nyanyang.
Karakteristik Kepri yang tersebar dalam gugusan pulau menjadi alasan utama digitalisasi tidak bisa ditunda. Wagub menyebut layanan keuangan harus hadir setara, baik di pusat kota maupun di wilayah berbatasan.
“Pulau yang jauh tidak berarti jauh dari layanan keuangan. Masyarakat maupun UMKM di wilayah perbatasan tidak boleh tertinggal dalam mengakses teknologi maupun akses terhadap pasar dan pembiayaan,” ujarnya.
Menurutnya, kesenjangan akses selama ini menjadi penghambat utama pertumbuhan usaha mikro di daerah terpencil. Kehadiran teknologi dinilai mampu memangkas jarak dan waktu yang selama ini menyulitkan pelaku usaha.
Wagub Nyanyang mengingatkan bahwa digitalisasi tidak cukup berhenti pada penggunaan QRIS atau pembayaran elektronik semata. Ia mendorong integrasi menyeluruh terhadap rantai usaha masyarakat.
“Digitalisasi harus terintegrasi dengan pembukuan usaha, pemanfaatan data transaksi, perluasan akses pembiayaan, pemasaran digital, serta peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha,” tegasnya.
Langkah itu disebutnya penting agar pelaku UMKM tidak sekadar berganti metode bayar, tetapi juga naik kelas dalam pengelolaan bisnis dan akses permodalan.
Nyanyang memaparkan kolaborasi dengan OJK saat ini diarahkan pada empat prioritas. Cakupannya mulai dari digitalisasi UMKM hingga perlindungan konsumen jasa keuangan.
Empat prioritas itu dirancang saling terhubung untuk membangun ekosistem keuangan digital yang sehat di Kepri.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso menyebut potensi teknologi keuangan di daerah sangat besar. Terutama untuk menjangkau usaha yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan.
“Perkembangan ekonomi digital harus mampu memberikan manfaat yang semakin luas dengan tetap menjaga kepercayaan, keamanan, serta keberlanjutan ekosistem,” katanya.
OJK telah membuktikan model itu melalui digitalisasi ekosistem sapi perah di Jawa Timur menggunakan Enterprise Resource Planning (ERP). Sistem tersebut mendorong pencatatan usaha lebih terstruktur, dan datanya dipakai sebagai alternatif pemeringkatan kredit.
Model ini disebut Adi berpeluang direplikasi di Kepri dengan penyesuaian pada potensi lokal. “Model ini dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan di Kepri dengan menyesuaikan karakteristik, potensi, dan kebutuhan ekonomi daerah,” demikian Adi.
Kolaborasi lintas sektor disebut menjadi syarat utama keberhasilan. Regulator, pemerintah, industri, perguruan tinggi, dan masyarakat diminta terlibat aktif dalam membangun ekosistem tersebut.