KEPULAUAN RIAU — Pemerintah tengah menyusun sasaran bansos berdasarkan DTSEN. Dalam sistem tersebut, keluarga di Indonesia dibagi ke dalam sepuluh kelompok atau yang disebut desil. Desil 1 menandakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sementara desil 10 adalah kelompok paling sejahtera. Pembagian ini menjadi salah satu acuan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan.
Desil adalah sepuluh bagian sama besar dari populasi yang diurutkan berdasarkan kesejahteraan. Dengan kata lain, masing-masing desil mewakili 10 persen keluarga di Indonesia. Mereka yang masuk kelompok desil 1 sampai beberapa tingkat di atasnya umumnya menjadi prioritas pemerintah dalam penyaluran program bantuan.
Data acuan ini berbeda dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini dipakai. Kini, pemerintah memakai basis data baru bernama DTSEN yang mencakup indikator sosial-ekonomi lebih luas. Informasi yang terekam di DTSEN yang menentukan posisi desil sebuah keluarga, bukan sekadar status terdaftar atau tidaknya dalam program bansos lama.
Masyarakat bisa memeriksa datanya secara mandiri. Pemeriksaan dilakukan dengan membuka situs resmi Kemensos melalui browser di ponsel masing-masing. Tidak perlu mengunduh aplikasi tambahan selama perangkat terhubung ke internet.
Berikut langkah pengecekannya:
Jika pencarian berhasil, muncul informasi data penerima manfaat. Di sana tertera nama, alamat, serta keterangan status bansos dan kategori desil. Gunakan NIK yang benar dan pastikan kode captcha sesuai agar proses pencarian tidak gagal.
Tidak semua warga otomatis terdaftar dalam sistem. Jika nama tidak ditemukan atau keterangan yang tampil tidak sesuai, sebaiknya masyarakat tidak langsung mengambil kesimpulan. Cek kembali penulisan NIK dan coba lagi beberapa saat kemudian karena laman kerap mengalami lonjakan akses.
Data dalam DTSEN diperbarui secara berkala oleh pemerintah daerah. Bagi yang merasa berhak tetapi belum masuk daftar, pengajuan bisa dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa atau kelurahan dengan pendamping sosial setempat. Perangkat daerah yang akan mengusulkan nama warga ke dalam data DTSEN.
Penyaluran bansos tidak pernah memungut biaya apapun. Masyarakat harus berhati-hati terhadap pihak yang mengaku bisa mendaftarkan atau meloloskan nama sebagai penerima dengan imbalan uang. Kanal resmi Kemensos dan pemerintah desa adalah satu-satunya jalur informasi yang sah.
Untuk memastikan informasi lebih lanjut, akses layanan resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id atau hubungi pendamping sosial di wilayah masing-masing. Jangan membagikan NIK dan data pribadi kepada pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.