Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyalurkan bantuan pangan beras kepada 186 kepala keluarga di Desa Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Penyaluran menyasar kelompok desil 1 hingga desil 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk periode Juli, Agustus, dan September.
NATUNA — Wakil Bupati Natuna Jarmin menyatakan Bapanas menugaskan Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras kepada penerima bantuan pangan (PBP). Kegiatan terbaru berlangsung di Desa Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran Batubi.
Dari total 448 kepala keluarga di desa tersebut, sebanyak 186 KK terdaftar sebagai PBP. Setiap penerima mendapat 10 kilogram beras per bulan.
Penyaluran kali ini mencakup periode Juli, Agustus, dan September. Karena bersifat akumulatif tiga bulan, masing-masing penerima manfaat menerima total 30 kilogram beras.
"Jadi, karena untuk alokasi tiga bulan, masing-masing penerima manfaat menerima 30 kilogram," ucap Jarmin.
Bantuan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat. Jarmin berpesan agar bantuan digunakan sebaik mungkin.
"Gunakan bantuan ini sebaik mungkin dan semoga bermanfaat," katanya.
Desil merupakan pembagian status kesejahteraan masyarakat yang tersimpan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurut DTSEN, desil 1–4 masuk kategori kurang mampu.
Penentuan tingkat kesejahteraan dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah melalui verifikasi dan validasi (verval) ke rumah-rumah warga. Tujuannya melihat langsung kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Pemimpin Perum Bulog Cabang Natuna Pencius Siburian menyebut penyaluran kali ini merupakan tahap kedua. Pihaknya melibatkan perangkat kecamatan setempat dan pihak terkait lainnya.
"Penyaluran kali ini merupakan tahap kedua. Masing-masing PBP menerima 10 kilogram beras per bulan," ucap Pencius.
Perum Bulog mencatat jumlah PBP di Desa Batubi Jaya bertambah enam orang. Sebelumnya, sebanyak 180 orang.
Pencius mengingatkan penerima agar tidak menjual bantuan yang diberikan. Warga yang merasa berhak namun belum menerima diminta berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk menyesuaikan kembali desil.
"Jika ada masyarakat yang merasa berhak menerima, namun tidak mendapatkannya, silakan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk menyesuaikan kembali desil," katanya.