KARIMUN — Pemerintah Kabupaten Karimun mendesak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunda aturan yang dinilai tidak cocok diterapkan di wilayah kepulauan. Desakan disampaikan Bupati Karimun Ing Iskandarsyah menyusul kelangkaan bensin yang melanda Pulau Belat, Desa Sebele, Kecamatan Belat, hampir sepekan terakhir.
Menurut Bupati, aturan tersebut belum mempertimbangkan karakteristik daerah kepulauan, terluar, dan perbatasan seperti Karimun. Pemkab Karimun tengah menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mencari jalan keluar.
Pulau Belat dihuni sekitar 430 kepala keluarga yang menggantungkan pasokan BBM untuk aktivitas ekonomi dan mobilitas harian. Terhentinya distribusi selama hampir sepekan membuat kegiatan pertanian, perkebunan, hingga transportasi warga terganggu.
Warga kesulitan memperoleh bensin untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi itu memaksa Pemkab Karimun bergerak cepat agar aktivitas masyarakat tidak lumpuh lebih lama.
Ing Iskandarsyah menegaskan persoalan distribusi BBM bersubsidi berada di ranah kewenangan pemerintah pusat melalui BPH Migas, sementara Pertamina berperan sebagai pelaksana penyaluran. Karena itu, Pemkab Karimun mendorong agar aturan yang berlaku tidak diterapkan lebih dulu di wilayah kepulauan.
“Kami sedang melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi agar BPH Migas menunda atau belum menerapkan aturan yang dibuat mereka. Karena aturan ini belum tepat dengan kondisi daerah kepulauan, daerah terluar, dan daerah perbatasan seperti kita,” ujar Ing Iskandarsyah, Rabu, 16 September 2026.
Ia menilai karakteristik geografis Karimun yang berbentuk gugusan pulau membuat pola distribusi BBM berbeda dari daerah daratan. Perbedaan itu, menurutnya, perlu jadi pertimbangan sebelum aturan diberlakukan penuh.
Selain berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, Pemkab Karimun telah menghubungi pihak Pertamina di Batam. Langkah itu untuk memastikan distribusi BBM ke kecamatan-kecamatan di pulau-pulau tetap berjalan.
“Kami sudah berkomunikasi juga dengan Pertamina di Batam agar tetap menyalurkan BBM-nya, terutama ke kecamatan-kecamatan yang berada di pulau-pulau. Mudah-mudahan Pertamina bisa segera menyalurkannya kembali,” kata Bupati.
Pemkab Karimun menyatakan akan terus mengupayakan penyelesaian persoalan ini hingga distribusi BBM kembali normal. Pemerintah daerah berharap koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, BPH Migas, dan Pertamina segera menghasilkan solusi bagi warga kepulauan Karimun.
Ing Iskandarsyah bahkan menegaskan pihaknya siap mendesak langsung ke tingkat tertinggi agar persoalan ini tuntas.
“Kita harus mendesak langsung ke pusat, bahkan ke Bapak Presiden, agar persoalan ini segera diselesaikan,” tegasnya.