JAKARTA — Kepala BP Batam Amsakar Achmad memaparkan rencana kerja dan anggaran 2027 di hadapan Komisi VI DPR RI. Dari total Rp 2,44 triliun yang diusulkan, alokasi terbesar diarahkan ke pengembangan infrastruktur kawasan.
Sebesar Rp 665,11 miliar dialokasikan untuk kegiatan pengembangan infrastruktur di KPBPB Batam. Fokusnya mencakup fasilitas pelabuhan, infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas bandara, drainase, air bersih dan limbah/IPAL, kawasan wisata, serta fasilitas kesehatan.
Amsakar menegaskan pembangunan infrastruktur punya keterkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan investasi di Batam.
"Pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Batam," tegasnya.
Arah penyusunan RKA 2027 menyasar tiga hal sekaligus: percepatan perizinan investasi, penguatan infrastruktur, dan pelayanan publik. Amsakar menyebut pelayanan yang lebih cepat dan iklim investasi yang pasti menjadi kunci.
"Rencana kerja dan anggaran tahun 2027 fokusnya adalah bagaimana pelayanan semakin cepat, infrastruktur semakin baik dan iklim investasi semakin memberikan kepastian," kata Amsakar.
Rencana pembangunan BP Batam pada 2027 mengikuti tema Rencana Kerja Pemerintah 2027, yakni "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri."
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengapresiasi kinerja BP Batam. Ia berharap anggaran yang disiapkan dikelola secara akuntabel dan inklusif.
"Kami apresiasi kunjungan kita di lapangan mendapati banyak sekali capaian progresif Batam di mata masyarakat dan pelaku usaha. Kami harap agar anggaran ini dapat dikelola secara efektif dan akuntabel melalui program prioritas yang terukur untuk meningkatkan pelayanan publik, investasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja dan daya saing Batam," harap Adisatrya.
Amsakar menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi VI terhadap pelaksanaan tugas BP Batam dalam mengelola, mengembangkan, dan membangun KPBPB Batam.
"Kami berkomitmen menjalankan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, pengembangan Batam dan perekonomian nasional," pungkasnya.