TANJUNGPINANG — Proyek strategis tahun jamak itu dibagi dua tahap anggaran. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kepri mencatat alokasi Rp30,8 miliar untuk tahun anggaran 2026, sementara sisa Rp70,2 miliar dialokasikan pada 2027. Pembangunan ditargetkan rampung pada 2027.
Peletakan batu pertama dijadwalkan bertepatan dengan Hari Jadi ke-24 Provinsi Kepri pada 24 September 2026. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebut museum dan monumen itu sebagai upaya memperkuat kembali posisi sejarah Melayu dalam perkembangan bahasa nasional.
Ansar menegaskan pembangunan tersebut tidak dimaksudkan hanya sebagai simbol fisik. Pemerintah, katanya, akan memperkaya konten sejarah dan budaya agar dapat diterima generasi muda.
Bagi Huzrin, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berdirinya infrastruktur atau bangunan monumental. Pemerintah perlu memastikan persoalan yang langsung menyentuh kehidupan warga, seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan penguatan ekonomi rakyat, mendapat prioritas.
Ia mengingatkan masih terdapat masyarakat Kepri yang membutuhkan perhatian dan intervensi pembangunan. Pemerintah diminta lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat sebelum menentukan prioritas penggunaan anggaran.
“Marilah kita konsentrasi kepada masyarakat. Perlu betul-betul kita perhatikan, karena masih banyak masyarakat yang tertinggal. Kalau kita benar-benar mendengar aspirasi mereka, insyaAllah masyarakat bisa semakin terangkat,” ujar Huzrin dalam dialog dengan RII Batam, 24 September 2026.
Data Pemprov Kepri menunjukkan pemerintah juga tengah membangun poliklinik rawat jalan RSUD Raja Ahmad Tabib dengan nilai proyek sekitar Rp110 miliar. Pembangunan fasilitas kesehatan tersebut dilakukan karena tingkat kunjungan pasien rumah sakit mencapai sekitar 600 orang per hari.
Perbandingan itu memperlihatkan pilihan pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan membangun atau tidak membangun sebuah monumen. Persoalannya menyentuh bagaimana pemerintah menyusun skala prioritas di tengah keterbatasan anggaran.
Pemerintah Provinsi Kepri menyatakan pembangunan dan pemerataan tetap menjadi agenda utama. Gubernur Ansar Ahmad menyebut konektivitas antarpulau, pemerataan pembangunan, serta penguatan ekonomi kerakyatan menjadi bagian penting pembangunan Kepri sebagai provinsi kepulauan.
Huzrin, yang merupakan salah satu tokoh dalam perjuangan pembentukan Provinsi Kepri, meminta semangat awal pembentukan provinsi tetap menjadi pijakan. Menurut dia, pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok yang masih tertinggal.
Kritik Huzrin membuka kembali pertanyaan mengenai ke mana arah pembangunan Kepri hendak dibawa. Apakah memperbanyak simbol keberhasilan pembangunan, atau terlebih dahulu memastikan kebutuhan dasar masyarakat benar-benar terpenuhi.