NATUNA — Bupati Natuna Cen Sui Lan mempersilakan hadirin menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat secara langsung kepada Pemerintah Kabupaten Natuna sebelum bantuan diserahkan. Sesi dialog berlangsung di Kantor Camat Bunguran Utara, Selasa (29/9/2026), bersamaan dengan penyaluran bansos untuk lansia dan warga dengan kemiskinan ekstrem.
Warga menyambut kesempatan itu dengan antusias. Mereka silih berganti menyampaikan keluhan, usulan, hingga apresiasi terhadap pemerintah daerah.
Persoalan pertama menyangkut pengembangan pendidikan dasar di SD 002 Bunguran Utara. Sekolah itu dinilai masih memerlukan tambahan infrastruktur dan prasarana laboratorium.
Isu kedua soal perubahan desil. Banyak warga mengaku kaget karena status desil mereka naik, padahal kondisi ekonomi terasa semakin sulit.
Ketika seorang kepala desa menyampaikan hal itu, suasana forum langsung berubah lebih hidup. Tawa dan sorak sorai hadirin terdengar menyusul keanehan yang mereka rasakan bersama.
"Ini saya rasa perlu dijelaskan kepada kami dan kepada semua masyarakat, Bu," kata seorang kades.
Menghadapi pertanyaan itu, Bupati Cen tetap tenang meski terlihat ikut terbawa suasana forum. Ia menegaskan status desil warga masih bisa diperbaiki.
"Pak-bu tenang, itu bisa di rubah lagi. Ada caranya, ada linknya. Nanti itu untuk lebih jelasnya dapat ditanyakan ke Dinas Sosial," kata Bupati Cen.
Bupati lantas mengimbau seluruh kepala desa agar aktif membantu warga memperbaiki status desil mereka. Menurutnya, warga tidak perlu dipersulit dengan urusan administratif semacam itu.
"Jadi ini pak kades semua harus aktif koordinasi dengan Dinas Sosial, jangan repotkan warga dengan hal-hal seperti ini. Dan insya Allah status desil itu bisa disesuaikan dengan kondisi warga," ujarnya.
Penyaluran bansos di Kantor Camat Bunguran Utara menyasar dua kelompok: lansia dan warga dengan status kemiskinan ekstrem. Sesi dialog dibuka lebih dulu sebelum bantuan diserahkan kepada penerima.
Melalui forum itu, Pemkab Natuna menampung langsung aspirasi warga tanpa perantara. Kepala desa diminta menjadi ujung tombak koordinasi dengan Dinas Sosial untuk penyelesaian persoalan desil di masing-masing wilayah.