BATAM — Ketua DPW Gerakan Rakyat Kepulauan Riau, Sihabuddin Arfi, menyebut konsolidasi tersebut sebagai momentum memupuk solidaritas internal sekaligus memastikan mesin organisasi berjalan optimal hingga tingkat paling bawah. Menurutnya, rapat ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan titik berangkat bagi pergerakan organisasi ke depan.
Rapat konsolidasi internal menetapkan sejumlah keputusan yang menjadi arah pergerakan organisasi ke depan. Keputusan itu mencakup pematangan struktur DPW, rencana safari dan konsolidasi ke daerah, percepatan Kartu Tanda Anggota (KTA), pengelolaan administrasi berbasis IT, serta penguatan hubungan masyarakat.
Kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau membuat safari ke tingkat DPD kabupaten tidak bisa dilakukan sembarangan. Sihabuddin menegaskan DPW harus memiliki perencanaan dan persiapan matang agar setiap kunjungan berjalan optimal.
"Untuk hal itu tentu DPW harus memiliki perencanaan dan persiapan matang mengingat wilayah proses Kepulauan Riau memiliki geografis kepulauan dan agar saat melakukan safari ke tingkat DPD Kabupaten dapat berjalan secara optimal dengan hasil memuaskan," ujar Sihabuddin.
Setelah konsolidasi internal, DPW Gerakan Rakyat Kepri akan melanjutkan safari dan silaturahmi ke masing-masing DPC. Langkah itu ditempuh untuk memperkuat solidaritas antar tingkatan kepengurusan.
"Terakhir, tak lupa juga DPW Gerakan Rakyat Kepulauan Riau akan melanjutkan safari dan silaturahmi ke masing-masing DPC dalam rangka memperkuat solidaritas antar tingkatan kepengurusan," tambahnya.
Wakil Ketua DPW Gerakan Rakyat Kepri, Rita Rahayu, mengapresiasi arahan pimpinan serta kontribusi ide dari para pengurus dalam rapat tersebut. Menurutnya, konsolidasi menjadi jalan membangun fondasi organisasi hingga ke tingkat paling bawah.
"Melalui konsilidasi kita dapat membangun fondasi partai sampai kepada akar rumput," ucap Rita.
Rangkaian safari ke DPD kabupaten dan DPC akan menjadi ujian pertama bagi struktur yang baru dimatangkan di Batam. Percepatan KTA dan administrasi berbasis IT disebut menjadi penopang agar konsolidasi di daerah tidak berhenti di tataran pengurus.