BATAM — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memimpin langsung rapat yang membahas capaian BP Batam. Ia menyoroti keberhasilan lembaga itu mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk membiayai pembangunan kawasan, tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
PNBP Jadi Andalan, BP Batam Tak Minta Tambahan APBN
Menurut Andre, pencapaian ini menjadi contoh bagi badan atau lembaga lain. “Pengelolaan anggaran dan kinerja BP Batam saat ini patut mendapat apresiasi. BP Batam mampu menunjukkan tata kelola yang baik dengan mengoptimalkan PNBP untuk mendukung pembangunan kawasan,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Ia menambahkan, Batam diharapkan terus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Apresiasi serupa juga disampaikan anggota Komisi VI DPR RI lainnya yang hadir.
Kepala BP Batam: Sinergi dengan DPR Jaga Iklim Investasi
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyambut positif dukungan dari Komisi VI DPR RI. Ia menilai sinergi ini menjadi faktor krusial dalam menjaga iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Batam sebagai kawasan berdaya saing tinggi.
“Kami berterima kasih atas dukungan Komisi VI DPR RI yang selama ini menjadi mitra strategis BP Batam. Capaian investasi yang terus meningkat menjadi bukti nyata bahwa kepercayaan investor terhadap Batam semakin meningkat,” ujar Amsakar.
Ia menambahkan, pihaknya terus melakukan pembenahan, khususnya pada sektor simplifikasi perizinan. Langkah ini dinilai relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.
Fokus Anggaran 2027: Infrastruktur dan Perluasan Kawasan
Dalam rapat tersebut, BP Batam mengusulkan penguatan program strategis untuk Tahun Anggaran 2027. Usulan ini mencakup rekomposisi pagu anggaran yang akan difokuskan pada beberapa sektor prioritas.
Program tersebut meliputi pengembangan kawasan strategis, perluasan wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, serta penyelenggaraan Operator Investasi Pemerintah (OIP). Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) juga menjadi prioritas.
Amsakar menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur harus berjalan paralel dengan pengembangan kawasan ekonomi. “Kami juga akan terus mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat pelayanan perizinan, serta memastikan seluruh program strategis berjalan seiring dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat,” tegasnya.
