BINTAN — Seluruh aplikasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri kini mulai disatukan dalam satu gerbang digital bernama Portal Bintan Satu Akses (BISA). Peluncuran portal ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Bintan, Kamis (18/6), sekaligus ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas Integrasi Sistem Informasi oleh seluruh perangkat daerah.
Mengapa Puluhan Aplikasi Perangkat Daerah Perlu Disatukan?
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan, Didi Kurniadi, menjelaskan bahwa BISA dikembangkan untuk menjawab tantangan fragmentasi sistem informasi. Selama ini, setiap dinas memiliki aplikasi sendiri yang tidak saling terhubung, sehingga data warga tersebar dan proses pelayanan menjadi lambat.
"BISA tidak hanya menjadi gerbang layanan digital, tetapi juga fondasi dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis data yang terintegrasi," ujar Didi yang saat ini sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan I BPSDM Kemendagri Tahun 2026.
Bintan Jadi Daerah Pertama di Kepri yang Adopsi Sandi Data BSSN
Dalam peluncuran tersebut, Roby juga mengungkapkan bahwa Pemkab Bintan mulai mengadopsi sistem Sandi Data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Langkah ini menjadikan Bintan sebagai wilayah pertama di Provinsi Kepulauan Riau yang menerapkan perlindungan informasi negara di tingkat daerah.
Upaya pengamanan data ini diperkuat melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan untuk meningkatkan kualitas data daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan ditunjuk sebagai Government Chief Integration Officer (GCIO) yang bertugas mengoordinasikan keterpaduan seluruh sistem informasi dan layanan digital.
Ukuran Keberhasilan BISA: Warga Mudah Dapat Layanan, Pemerintah Tepat Ambil Keputusan
Dalam arahannya, Bupati Roby Kurniawan menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dibuat, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk menyediakan data yang akurat dan bersinergi antar lembaga.
"Digitalisasi tidak boleh hanya dimaknai dengan membuat aplikasi. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi mampu menyelesaikan masalah, menghubungkan layanan, memperbaiki tata kelola, serta membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih baik," kata Roby.
Bupati menambahkan bahwa ukuran utama keberhasilan portal BISA adalah apakah masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan dan apakah pemerintah semakin tepat dalam mengambil keputusan berbasis data.
Sinergi Data Jadi Kunci Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik
Melalui portal BISA, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bintan diharapkan dapat saling terhubung dalam satu ekosistem digital. Proses pelayanan, pengelolaan data, hingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan efisien. Peluncuran portal ini menjadi wujud komitmen bersama dalam mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bintan.
