Foto itu viral di media sosial dan diangkat Metrozone.net pada Kamis (18/6/2026). Dalam pemberitaan disebutkan foto diperoleh dari grup Facebook Batam, namun waktu dan kronologi kejadian belum diketahui pasti.
Bukan Pelanggaran Biasa, Pejabat Publik Jadi Sorotan
Pemkab Anambas melalui siaran pers Jumat (19/6/2026) menjelaskan kejadian berlangsung usai prosesi penyambutan Ustadz Das’ad Latif secara adat oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Anambas. Acara itu dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, dan pelajar.
Setelah prosesi selesai, rombongan berjalan kaki menuju Rumah Dinas Bupati untuk beristirahat dan bersilaturahmi. Dalam diskusi persiapan kegiatan keagamaan, muncul inisiatif meninjau lokasi Tabligh Akbar di Masjid Agung Baitul Makmur Anambas yang berjarak sekitar satu kilometer.
Spontanitas Tanpa Helm, Begini Kronologinya
Karena situasi mendadak, Bupati bersama Ustadz Das’ad Latif dan beberapa anggota rombongan memutuskan menuju lokasi menggunakan sepeda motor. Mereka masih mengenakan peci dan atribut prosesi adat sehingga tidak menggunakan helm sesuai ketentuan lalu lintas.
Pemkab Anambas mengakui keselamatan berkendara dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas merupakan hal penting, terutama bagi pejabat publik yang bertanggung jawab memberi contoh kepada masyarakat.
Permintaan Maaf dan Komitmen Perbaikan
"Atas kejadian yang terjadi, kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Kejadian ini menjadi bahan evaluasi agar seluruh kegiatan ke depan tetap memperhatikan aspek keselamatan, ketertiban, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku," demikian kutipan dalam siaran pers Pemkab Anambas.
Selain meminta maaf, Pemkab Anambas mengapresiasi perhatian dan masukan dari masyarakat. Mereka juga berterima kasih kepada pihak kepolisian dan seluruh pihak yang mendukung suksesnya Tabligh Akbar sehingga berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Pemkab Anambas menegaskan komitmen untuk terus terbuka terhadap kritik dan saran konstruktif sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.
