ANAMBAS — Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Rian Kurniawan, mengingatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru dilantik untuk langsung bekerja, bukan sekadar mengisi struktur. Ia menekankan fungsi pengawasan dan penyerapan aspirasi harus berjalan nyata di tengah masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Rian saat menghadiri pelantikan anggota BPD se-Kecamatan Siantan, Selasa (11/8/2026). Menurutnya, momen pelantikan adalah awal pengabdian, bukan akhir dari prosesi administratif.
Bukan Sekadar Lembaga Pelengkap Desa
Rian menilai posisi BPD kerap dipandang sebelah mata. Padahal, lembaga ini punya ruang strategis untuk menyuarakan kepentingan warga sekaligus mengawal kebijakan kepala desa.
“BPD bukan hanya sekadar lembaga pelengkap di desa. BPD memiliki fungsi penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan ikut mengawal jalannya pemerintahan desa,” ujarnya.
Ia meminta anggota BPD memahami betul tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pemahaman ini menjadi modal utama agar kerja pengawasan tidak salah arah.
Pengawasan untuk Membangun, Bukan Mencari-Cari Kesalahan
Rian memberikan catatan penting terkait fungsi kontrol ini. Pengawasan yang dijalankan BPD, kata dia, bukan untuk menjegal pemerintah desa.
“Pengawasan harus menjadi bagian dari mekanisme untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai aturan, terbuka, dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia justru mendorong terciptanya komunikasi yang sehat antara BPD dan kepala desa. Perbedaan pandangan di lapangan, menurut Rian, wajar terjadi dan harus diselesaikan lewat dialog konstruktif.
“Yang paling penting adalah komunikasi. BPD, pemerintah desa dan masyarakat harus saling terbuka. Kalau komunikasi berjalan baik, persoalan di desa bisa dibahas dan dicarikan jalan keluarnya bersama,” katanya.
Aspirasi Warga Harus Sampai ke Kebijakan
Lebih jauh, Rian berharap BPD menjadi penghubung efektif antara warga dan pemerintah desa. Ia menekankan, aspirasi yang masuk tidak boleh berhenti di forum musyawarah.
“Harapan kita, BPD yang baru dilantik dapat bekerja dengan baik, menjaga amanah masyarakat, dan ikut mendorong pembangunan desa yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Rian, pembangunan desa akan lebih tepat sasaran jika berangkat dari kebutuhan riil warga. Ia meminta BPD punya tanggung jawab moral untuk memastikan suara warga diterjemahkan ke dalam program pembangunan yang nyata.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Bupati Kepulauan Anambas Aneng, Sekretaris Daerah Sahtiar, S.H., M.M., unsur TNI dan Polri, serta jajaran Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas.
