BATAM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan pengakuan atas kerja nyata daerah dalam menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Apresiasi serupa juga diberikan kepada Kota Bandar Lampung dan Kota Pekanbaru untuk kategori yang sama.
“Apresiasi ini di samping dapat memberikan motivasi kepada daerah, juga memberikan reward kepada daerah yang berprestasi,” ujar Tito dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Kamis.
Insentif untuk Pengembang dan MBR
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan komitmennya mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah melalui kebijakan yang menyentuh langsung rantai pasok perumahan. Salah satu yang paling signifikan adalah pembebasan sejumlah retribusi bagi pengembang yang membangun rumah bersubsidi.
Insentif itu mencakup pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kebijakan ini dirancang untuk menekan harga jual rumah sehingga tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Rumah bukan sekadar bangunan, tetapi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Bukan Sekadar Bangun Rumah, tapi Kawasan Terpadu
Pemkot Batam tidak hanya fokus pada jumlah unit yang terbangun. Amsakar menjelaskan, pembangunan permukiman diarahkan menggunakan konsep kawasan terpadu yang dilengkapi fasilitas dasar dan pendukung.
Setiap kawasan perumahan baru diharapkan memiliki jaringan listrik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, ruang terbuka hijau, hingga fasilitas sosial dan ekonomi. Pendekatan ini dinilai penting untuk menciptakan lingkungan hunian yang produktif dan berkelanjutan, bukan sekadar lokasi tidur.
“Membangun rumah adalah membangun harapan, membangun kawasan berarti membangun masa depan,” ujarnya.
Data Digital dan Percepatan Perizinan
Selain insentif fiskal, dukungan Pemkot Batam juga diwujudkan melalui penyediaan lahan perumahan, kemudahan perizinan dan penataan ruang, serta percepatan pembangunan rumah bagi MBR. Pemerintah juga menangani rumah tidak layak huni (RTLH) dan mendigitalisasi data perumahan.
Di sisi lain, penguatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) menjadi prioritas. Jalan, drainase, penerangan jalan umum, dan jaringan air bersih di kawasan permukiman terus dibenahi agar kualitas hidup warga meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi yang pesat di Batam.
