TANJUNGPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempercepat realisasi program nasional tiga juta rumah dengan menyasar kalangan aparatur sipil negara. Gubernur Ansar Ahmad menegaskan komitmennya untuk berkolaborasi menyediakan lahan permukiman bagi para pegawai di lingkungan Pemprov Kepri.
"Kami siap berkolaborasi menyediakan lahan pemukiman buat para pegawai," tegas Ansar dalam keterangan yang diterima di Tanjungpinang.
Skema Pembiayaan: Suku Bunga Rendah dan Cicilan Panjang
Kerja sama dengan BTN dirancang untuk meringankan beban ASN yang belum memiliki rumah sendiri. Direktur Commercial Banking BTN Hirwandi Gafar menyatakan pihaknya siap menyalurkan pembiayaan rumah terjangkau untuk masyarakat Kepri.
"BTN siap menyalurkan pembiayaan rumah terjangkau untuk masyarakat," kata Hirwandi.
Namun, penyaluran pembiayaan ini membutuhkan data yang akurat agar tepat sasaran. Pemprov Kepri diminta menyodorkan data calon penerima yang valid sebelum kucuran dana direalisasikan.
Syarat Calon Penerima: Belum Punya Rumah dan Belum Pernah Subsidi
Tidak semua pegawai otomatis menjadi penerima manfaat. Ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi calon pembeli, antara lain belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan, serta memenuhi batasan penghasilan yang ditetapkan.
Prioritas diberikan kepada ASN, PPPK, dan PPPK paruh waktu yang selama ini kerap kesulitan mengakses skema kredit pemilikan rumah konvensional karena keterbatasan penghasilan.
Pemkab dan Pemkot Diminta Siapkan Lahan
Ansar menekankan penyediaan rumah tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Perbankan berperan menyediakan pembiayaan, pemerintah membantu kebijakan dan fasilitasi, sedangkan pengembang bertugas membangun rumah.
"Sinergi ini harus segera mewujudkan hunian layak bagi masyarakat Kepri," harap Ansar.
Karena itu, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kepri diminta membangun kolaborasi kuat untuk menyiapkan lahan. Tanpa dukungan lahan dari daerah, program rumah murah bagi ASN ini dipastikan tidak akan berjalan mulus.
Langkah Pemprov Kepri ini merupakan bagian dari dukungan terhadap target pemerintah pusat yang mencanangkan pembangunan tiga juta rumah per tahun. Skema pembiayaan yang melibatkan bank BUMN diharapkan menjadi solusi atas backlog perumahan yang masih tinggi di daerah kepulauan.
