BINTAN — Tiga lokasi rumah ibadah di Kecamatan Bintan Pesisir menjadi prioritas pengurusan sertifikat tanah wakaf pada 2026. Ketiganya adalah Masjid Besar Al Ma'ruf Kelong, Masjid Nurul Mubin Mapur, dan Masjid Nurul Hadis Mapur.
Pengajuan ini mengemuka dalam rapat koordinasi yang mempertemukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Kejaksaan Negeri Bintan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bintan, QRMP, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Bintan, serta para Kepala KUA se-Kabupaten Bintan.
Tiga Lokasi Tanah Wakaf yang Diajukan
KUA Kecamatan Bintan Pesisir memilih tiga masjid yang tersebar di dua kelurahan sebagai objek sertifikasi tahap awal. Dua di antaranya berlokasi di Mapur, sementara satu lainnya berada di Kelong.
Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan urgensi pengamanan aset dan kesiapan dokumen administrasi. Dengan terbitnya sertifikat, status kepemilikan tanah wakaf menjadi lebih jelas dan kuat di mata hukum.
Dari Rakor ke Sertifikat: Tahapan yang Perlu Dilalui
Usai rapat koordinasi, KUA Bintan Pesisir akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melengkapi dokumen administrasi dan berbagai persyaratan teknis. Proses ini melibatkan verifikasi berkas oleh BPN dan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Bintan.
Sertifikasi tanah wakaf tidak hanya berhenti pada penerbitan sertifikat. Pengamanan aset juga mencakup penataan penggunaan tanah agar sesuai dengan peruntukannya serta memastikan tidak ada pihak ketiga yang memanfaatkannya di luar ketentuan.
Koordinasi Lintas Instansi Jadi Kunci
Rakor ini dinilai penting untuk memperkuat sinergi antara Kemenag, BPN, kejaksaan, dan pengurus rumah ibadah. Kejaksaan Negeri Bintan hadir memberikan pendampingan hukum, sementara BPN memastikan proses pengukuran dan penerbitan sertifikat berjalan sesuai regulasi.
Keterlibatan BWI Kabupaten Bintan juga menjadi bagian dari upaya pengawasan agar tanah wakaf dikelola sesuai amanah wakif. Kolaborasi ini diharapkan mempercepat penyelesaian administrasi seluruh aset wakaf di Kabupaten Bintan.
Mengapa Sertifikasi Tanah Wakaf Penting?
Kepastian hukum atas tanah wakaf menjadi krusial mengingat aset ini berstatus sosial dan tidak bisa dialihkan kepemilikannya. Sertifikat mencegah potensi klaim sepihak atau sengketa yang bisa menghambat pemanfaatan tanah untuk kepentingan ibadah dan masyarakat.
Selain aspek legalitas, sertifikasi juga menjaga keberlanjutan fungsi tanah wakaf. Aset tersebut diharapkan tetap dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan kegiatan keagamaan serta memberikan manfaat lebih luas bagi warga sekitar.
KUA Bintan Pesisir menegaskan komitmennya meningkatkan pelayanan bidang perwakafan agar amanah wakif terlindungi dan memberikan kemaslahatan bagi umat dalam jangka panjang.
