BINTAN — Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (SOS MPR) di Balai Desa Tembeling berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Selain memaparkan materi kebangsaan, agenda ini diisi dialog interaktif antara warga dan Anggota DPD RI Dapil Kepulauan Riau, Ria Saptarika.
Warga memanfaatkan sesi itu untuk menyampaikan sejumlah aspirasi. Mulai dari pembangunan infrastruktur desa, penguatan ekonomi lokal, hingga harapan agar pertumbuhan kawasan ekonomi dan pariwisata Bintan ikut menyejahterakan masyarakat desa, bukan hanya warga kota.
Ria Saptarika: Empat Pilar Harus Hadir Nyata, Bukan Sekadar Teori
Ria menegaskan SOS MPR tidak boleh dimaknai sekadar penyampaian teori nilai kebangsaan. Menurutnya, kegiatan itu harus menjadi ruang bagi masyarakat menyuarakan persoalan langsung kepada wakil daerah.
"Empat Pilar bukan sekadar bicara nilai kebangsaan secara teoritis, tetapi harus hadir nyata dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan yang adil, pelayanan publik yang prima, dan terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan," ujar Ria.
Ia menilai karakter Kepulauan Riau sebagai daerah maritim membuat tantangan pembangunan antarwilayah berbeda-beda. Pembangunan desa, kata dia, wajib ditempatkan sebagai agenda prioritas daerah.
"Kepri memiliki karakter wilayah yang unik dengan banyak pulau dan perdesaan. Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya fokus pada pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat desa mendapatkan akses dan kesempatan yang sama," tuturnya.
Infrastruktur dan Ekonomi Lokal Jadi Prioritas
Menurut Ria, infrastruktur yang memadai berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga. Mobilitas menjadi lancar, distribusi barang lebih mudah, dan akses pasar terbuka lebih luas.
Selain infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal juga disorot. Desa dinilai punya potensi besar sebagai sumber ekonomi baru jika didukung akses permodalan, teknologi, pemasaran, dan peningkatan kualitas SDM.
"Potensi desa jangan hanya dijadikan objek pembangunan, masyarakat harus menjadi pelaku utamanya. Jika produk lokal ingin maju, kita tidak bisa hanya fokus pada produksi, tetapi juga kualitas, kemasan, pemasaran digital, hingga akses pembiayaannya," jelas Ria.
Warga Tanya Tindak Lanjut, Ria Minta Aspirasi Dipetakan Sesuai Kewenangan
Dalam sesi tanya jawab, seorang warga mempertanyakan langkah nyata agar aspirasi tidak berhenti sebagai usulan di atas kertas. Ria menjawab setiap persoalan harus dipetakan sesuai kewenangan tingkat pemerintahan.
"Ada persoalan yang menjadi ranah pemerintah desa, kabupaten, provinsi, maupun pusat. Aspirasi ini harus didokumentasikan dengan baik agar jelas siapa yang berwenang menanganinya," kata Ria.
Sebagai anggota DPD RI, ia menegaskan tanggung jawabnya membawa kepentingan daerah ke tingkat nasional. Namun ia meminta warga menyampaikan aspirasi secara konkret agar bisa dikawal lebih efektif.
"Jika aspirasinya jelas, datanya lengkap, dan kebutuhan masyarakatnya nyata, tentu akan lebih mudah bagi kami untuk memperjuangkannya melalui wewenang yang ada di DPD RI," tambahnya.
Warga Desa Minta Ikut Rasakan Pertumbuhan Ekonomi Bintan
Warga berharap pesatnya perkembangan kawasan ekonomi dan pariwisata di Bintan memberi dampak kesejahteraan lebih besar bagi masyarakat desa. Ria sepakat pertumbuhan ekonomi daerah harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan warga lokal.
"Jangan sampai ekonomi tumbuh, tetapi masyarakat lokal hanya jadi penonton. Warga harus diberi kesempatan terlibat aktif sebagai pelaku ekonomi," tegasnya.
Penguatan itu, lanjut Ria, bisa dilakukan lewat pengembangan usaha mikro, produk lokal, sektor pangan, kerajinan, hingga jasa yang sesuai karakter wilayah setempat.
Di akhir acara, ia mengingatkan warga merawat semangat gotong royong di tengah perubahan sosial dan kemajuan teknologi informasi.
"Negara tidak bisa bekerja sendiri, begitu pula masyarakat. Semangat gotong royong harus tetap hidup. Pemerintah hadir, masyarakat aktif, dan wakil rakyat mengawal aspirasinya," pungkas Ria.
