KEPULAUAN RIAU — Potensi investasi data center dan AI senilai Rp360 triliun terancam batal setelah Gubernur Jawa Barat menghentikan sejumlah proyek secara sepihak. Ekonom senior INDEF Didik J. Rachbini memperingatkan Indonesia berisiko mengulang kesalahan era 1980-an saat industri semikonduktor lepas ke Malaysia.
Paragraf pembuka: Penghentian proyek data center di Jawa Barat memicu kekhawatiran serius di kalangan pelaku pasar dan ekonom. Keputusan yang beralasan lingkungan dan pasokan air itu dinilai merusak kepastian hukum yang menjadi fondasi utama masuknya modal asing ke sektor digital.
Pukulan Telak bagi Kepastian Hukum
Ekonom senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menilai langkah Gubernur Jawa Barat menghentikan pembangunan data center secara sepihak sebagai pukulan telak bagi investor. Menurutnya, investasi yang sudah berjalan seharusnya tidak dihentikan tanpa mekanisme yang jelas.
"Sama seperti yang terjadi sekarang di Jawa Barat di mana investasi sudah dilaksanakan tetapi secara sepihak dihentikan, ini merupakan pukulan telak terhadap investor. Kita bisa menjadi pandir seperti pelanduk terperosok dua kali di lubang yang sama," ujar Didik J. Rachbini.
Pernyataan itu merujuk pada pengalaman pahit Indonesia pada 1980-an. Saat itu, industri semikonduktor yang sempat tumbuh di dalam negeri akhirnya berpindah ke Malaysia karena ketidakpastian kebijakan dan iklim investasi yang tidak kondusif.
Arus Modal Rp360 Triliun yang Terancam Melayang
Nilai investasi yang dipertaruhkan tidak kecil. Arus modal asing yang berebut masuk untuk membangun infrastruktur data center dan kecerdasan buatan (AI) mencapai setara Rp360 triliun. Angka itu mencerminkan besarnya minat global terhadap pasar digital Indonesia yang sedang tumbuh pesat.
Data center dan AI menjadi dua sektor yang paling diburu investor dalam beberapa tahun terakhir. Keduanya membutuhkan lahan luas, pasokan listrik stabil, dan tentu saja air dalam jumlah besar untuk sistem pendinginan. Kebutuhan air inilah yang kemudian berbenturan dengan kebijakan pemerintah daerah di Jawa Barat.
Jika proyek-proyek tersebut benar-benar batal, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh investor asing. Pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak, sementara tenaga kerja lokal kehilangan kesempatan kerja di sektor teknologi yang selama ini diharapkan menjadi motor pertumbuhan baru.
Mengapa Jawa Barat Jadi Rebutan
Jawa Barat selama ini menjadi lokasi favorit pembangunan data center karena infrastruktur listrik dan serat optiknya relatif matang. Kedekatan dengan Jakarta sebagai pusat bisnis juga membuat latensi jaringan lebih rendah, faktor krusial bagi layanan cloud dan AI.
Namun, tekanan terhadap sumber daya air di wilayah tersebut memang nyata. Beberapa kawasan industri di Jawa Barat sudah lama menghadapi persoalan penurunan muka air tanah dan kekeringan musiman. Pemerintah daerah beralasan penghentian proyek demi menjaga lingkungan dan ketersediaan air bagi warga.
Persoalannya, menurut kalangan ekonom, seharusnya ada mekanisme yang lebih terukur sebelum proyek dihentikan. Investor perlu kepastian sejak awal mengenai syarat lingkungan, bukan penghentian mendadak setelah dana besar ditanamkan.
Jangan Ulangi Kesalahan yang Sama
Didik menekankan bahwa Indonesia tidak boleh terjebak dalam pola yang sama dua kali. Kehilangan industri semikonduktor pada dekade 1980-an menjadi pelajaran mahal yang seharusnya tidak terulang di sektor data center dan AI.
Pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu menyamakan persepsi soal aturan main investasi digital. Tanpa koordinasi yang rapi, sinyal negatif ke pasar global akan sulit dihindari. Investor yang sudah menaruh dana di Indonesia bisa menunda atau memindahkan rencana ekspansinya ke negara tetangga.
Posisi Indonesia dalam peta ekonomi digital kawasan memang sedang diuji. Modal besar sudah di depan mata, tetapi kepastian hukum dan koordinasi kebijakan tetap menjadi penentu apakah dana itu benar-benar mendarat atau justru melayang ke tempat lain.
