TANJUNGPINANG — Tujuh pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menempati posisi baru setelah dilantik Gubernur Ansar Ahmad. Prosesi pengambilan sumpah berlangsung di Gedung Daerah, Tanjungpinang.
Ansar meminta para pejabat yang baru dilantik tidak berlama-lama merayakan jabatan. Ia menekankan konsolidasi internal harus segera dilakukan agar program strategis pemerintah daerah berjalan optimal.
Siapa Saja yang Dilantik?
Azis Kasim Djou mengisi kursi Kepala Dinas Perhubungan Kepri. Yosei Susanti dipercaya memimpin Dinas Kesehatan, sementara Mukharom menjabat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Kepri.
Empat nama lain turut dilantik. Indra Hidayat menakhodai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Aludin Andi sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kepri, Faizal sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Putu Wirasata sebagai Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kepri.
Jabatan Bukan Hak, Tapi Amanah
Dalam sambutannya, Ansar menegaskan jabatan bukanlah hak milik pejabat. Menurutnya, jabatan adalah amanah dan kewajiban yang harus dijalankan penuh tanggung jawab.
"Jabatan bukanlah hak, melainkan amanah dan kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, serta diimplementasikan dalam bentuk prestasi kerja masing-masing," katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi antara pimpinan dan pegawai. Koordinasi lintas perangkat daerah, baik horizontal maupun vertikal, dinilai menjadi kunci kelancaran program.
Dukungan untuk Program Asta Cita
Ansar meminta seluruh jajaran Pemprov Kepri mendukung pelaksanaan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden. Dukungan itu diwujudkan melalui kebijakan dan program pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Gubernur dua periode itu optimistis dukungan terhadap program strategis nasional dapat mendorong kemajuan Kepri. Posisi Kepri sebagai daerah kepulauan dinilai strategis, sekaligus gerbang utama wilayah barat Indonesia.
"Tolong jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya demi mendukung pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kepri," ujarnya.
Konsolidasi Jadi Prioritas Pertama
Kepada para pejabat baru, Ansar meminta konsolidasi internal dilakukan sejak hari pertama menjabat. Langkah itu diperlukan agar program strategis pemerintah daerah tidak tersendat di awal kepemimpinan.
Sejumlah posisi yang diisi dinilai krusial bagi pelayanan publik Kepri. Dinas Kesehatan dan BPBD, misalnya, berperan langsung dalam penanganan kesehatan warga dan kebencanaan di wilayah kepulauan.
Dinas Perhubungan juga memegang peran penting mengingat mobilitas antarpulau menjadi kebutuhan harian masyarakat Kepri. Sementara Biro Hukum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Biro Perekonomian dan Pembangunan menopang sisi administrasi dan pembangunan daerah.