Lis Darmansyah mencontohkan kasus anak usia 10 tahun dengan berat badan hanya 14 kilogram. Menurut dia, persoalan itu tidak bisa semata-mata dilihat dari asupan gizi. Kader posyandu harus mencari penyebab lain seperti kondisi ekonomi keluarga atau pola pengasuhan anak di rumah.
"Jangan hanya melihat gizinya saja, cari penyebabnya. Lihat kondisi keluarganya, pola asuhnya, sampai kemampuan ekonominya," ujar Lis dalam sambutannya di acara bimtek tersebut.
Ia menegaskan bahwa banyak persoalan kesehatan masyarakat justru dipengaruhi oleh faktor sosial yang kompleks. Karena itu, kader posyandu perlu dibekali kemampuan komunikasi, konseling keluarga, hingga pendampingan agar bisa mengidentifikasi persoalan secara tepat.
Dalam bimtek tersebut, para kader mendapat pelatihan khusus tentang teknik konseling keluarga, pendampingan, serta pencatatan dan pelaporan kasus. Lis mengingatkan agar pencatatan tidak berhenti sebagai dokumen administrasi semata.
Data yang dihimpun posyandu harus menjadi dasar evaluasi untuk memantau perkembangan setiap kasus. Ia pun meminta Dinas Kesehatan Tanjungpinang menyiapkan aplikasi khusus agar progres penanganan setiap kasus bisa terpantau secara berkala.
"Kasus demi kasus harus bisa dipantau, sehingga terlihat progres penanganannya," kata Lis.
Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Tanjungpinang, Yuniarni Pustoko Weni, menjelaskan transformasi ini mengikuti kebijakan nasional. Posyandu tidak lagi berada di bawah TP PKK, melainkan menjadi mitra lintas organisasi perangkat daerah mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, hingga Satpol PP.
Perubahan ini menuntut sinergi seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, puskesmas, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. "Posyandu sekarang menjadi pelayanan dasar yang melibatkan banyak sektor, sehingga membutuhkan sinergi seluruh pihak," ujar Weni.
Ia meminta para kader memanfaatkan bimtek sebagai bekal untuk mengenali persoalan paling mendesak di lingkungan masing-masing dan membawa penyelesaiannya kembali ke masyarakat.
Lis Darmansyah juga mengimbau agar kader tidak bekerja sendiri. Jika menemukan persoalan yang tidak bisa diselesaikan, mereka harus segera berkoordinasi dengan puskesmas atau perangkat daerah terkait agar penanganan tidak terputus.
Dengan perluasan peran ini, posyandu di Tanjungpinang diharapkan bisa menjadi simpul pelayanan dasar yang lebih responsif terhadap kondisi nyata warga, bukan sekadar tempat imunisasi dan penimbangan balita.