KEPULAUAN RIAU — Rencana unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung siang ini di depan Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, mendapat respons langsung dari pimpinan DPR. Puan Maharani menegaskan bahwa partisipasi publik dalam menyampaikan pendapat merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang dihormati lembaga legislatif.
"Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR," ujar Puan di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (26/8).
Massa yang tergabung dalam AMPB dan elemen masyarakat dari sejumlah daerah menuntut dua hal utama: sikap tegas pemerintah dalam pemberantasan korupsi serta pengesahan RUU Perampasan Aset oleh DPR. Tuntutan ini disuarakan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Menanggapi rencana tersebut, Puan memastikan pimpinan DPR tidak menutup kemungkinan untuk bertemu langsung dengan perwakilan massa. "Ya pimpinan DPR bisa saja [menemui peserta aksi demo], hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu," kata politikus PDIP itu.
Di sisi lain, aparat kepolisian telah menyiapkan langkah antisipasi. Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang, Ipda Tri Leksono, menyatakan pengetatan pengamanan diberlakukan di Tol Merak-Tangerang menyusul informasi pergerakan massa dari Lampung dan sejumlah wilayah Sumatra menuju Jakarta.
Selain jalur tol, pemeriksaan juga akan dilakukan di jalur arteri, khususnya Jalan Raya Serang yang mengarah ke Jakarta. Tri menyebut pemeriksaan menyasar kendaraan yang berpotensi mengangkut massa aksi, seperti bus dan truk bak terbuka. "Itu kita harus lebih selektif lagi memeriksanya, pengetatan lagi. Apalagi demo tahun kemarin itu mayoritas ibaratnya pelajar," jelasnya.
Puan sendiri menekankan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif. Ia mengimbau massa aksi untuk tidak melakukan tindakan ricuh selama menyampaikan aspirasi di gedung wakil rakyat.
Dalam beberapa waktu terakhir, pimpinan DPR secara bergantian memang rutin menerima kunjungan dari berbagai kelompok masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dialog antara legislatif dan publik terus berjalan di tengah dinamika politik nasional.