KEPULAUAN RIAU — Menurut Kemensos, pergerakan desil berkaitan dengan proses pemutakhiran data. Salah satu pemicunya adalah masuknya data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang masih membutuhkan verifikasi lanjutan.
Kemensos mencatat sekitar 12 juta data dari BKKBN belum terverifikasi sepenuhnya. Kondisi ini memengaruhi pemutakhiran dan pemeringkatan kesejahteraan masyarakat dalam DTSEN.
Desil adalah tingkatan yang menggambarkan kondisi kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan data sosial dan ekonomi. Posisi ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang masuk sasaran program bantuan pemerintah.
Artinya, jika desil sebuah keluarga bergeser, status kepesertaan bansos bisa ikut berubah. Karena itu, masyarakat perlu memahami posisi desilnya agar tidak kaget ketika bantuan tidak lagi cair atau justru baru masuk sebagai penerima.
Pengecekan dapat dilakukan secara mandiri melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id. Siapkan NIK yang tercantum pada KTP.
Data yang muncul memuat informasi profil, tingkatan desil, serta status kepesertaan atau penerimaan bantuan sosial sesuai data yang tersedia pada sistem.
Pemutakhiran DTSEN melibatkan sejumlah sumber data, termasuk BKKBN. Selama proses verifikasi belum tuntas, posisi desil suatu keluarga bisa bergerak naik atau turun.
Kemensos menyebut sekitar 12 juta data dari BKKBN masih dalam tahap ini. Jumlah itu cukup besar dan berpotensi mengubah pemeringkatan kesejahteraan di DTSEN.
Bagi keluarga yang merasa datanya tidak sesuai, pengecekan mandiri lewat cekbansos menjadi langkah awal. Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme sanggah atau perbaikan data dapat diakses melalui kanal resmi Kemensos dan dinas sosial setempat.
Kemensos tidak memungut biaya apa pun untuk pengecekan maupun pendaftaran bansos. Masyarakat diimbau waspada terhadap pihak yang menawarkan jasa "melancarkan" bantuan dengan imbalan uang.
Pengaduan terkait bansos bisa disampaikan melalui kanal resmi Kemensos, termasuk layanan pengaduan di cekbansos.kemensos.go.id dan dinas sosial di daerah masing-masing.