BATAM — Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan II 2026 tercatat 6,99 persen secara year on year. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 7,04 persen, namun tetap menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Pulau Sumatera.
Sebagai pembanding, ekonomi Sumatera secara keseluruhan tumbuh 5,06 persen pada periode yang sama. Selisih hampir dua poin persentase itu menunjukkan Kepri masih menjadi motor pertumbuhan di kawasan barat Indonesia.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto P, menyampaikan bahwa industri pengolahan, konstruksi, pertambangan dan penggalian, serta perdagangan besar dan eceran menjadi penopang utama pertumbuhan.
Dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 24,08 persen secara tahunan. Aktivitas investasi data center di Batam disebut sebagai salah satu pendorong lonjakan tersebut.
Namun BI Kepri menilai pertumbuhan tidak bisa terus bergantung pada sektor-sektor utama itu. Diperlukan sumber pertumbuhan baru agar manfaatnya menjangkau lebih banyak warga.
"Ke depan, penguatan sumber pertumbuhan ekonomi baru perlu terus diakselerasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor-sektor utama dan memperluas dampak pertumbuhan yang inklusif bagi masyarakat," kata Rony, Selasa (15/9/2026).
BI Kepri mendorong peningkatan nilai tambah UMKM melalui penguatan produk unggulan daerah. Promosi kuliner dan destinasi wisata juga menjadi bagian strategi, disertai upaya memperluas keterhubungan UMKM dengan pasar yang lebih besar.
Dari sisi pembiayaan, kredit perbankan di Kepri per Juli 2026 mencapai Rp119,02 triliun atau tumbuh 36,16 persen secara tahunan. Dana Pihak Ketiga tercatat Rp103,46 triliun, tumbuh 13,53 persen.
Fungsi intermediasi perbankan dinilai tetap kuat dengan risiko yang terkendali. Rasio Non-Performing Loan berada di 1,01 persen.
Kredit UMKM tumbuh 10,05 persen secara tahunan, jauh melampaui pertumbuhan nasional yang hanya 1,60 persen. Rasio NPL kredit UMKM tercatat 2,54 persen.
"BI Kepri terus berkontribusi dalam mengakselerasi pengembangan UMKM melalui tiga pilar utama, yaitu korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan perluasan akses pembiayaan," ujar Rony.
Digitalisasi transaksi di Kepri melaju cepat. Hingga Juli 2026, volume transaksi QRIS mencapai 87,62 juta transaksi atau tumbuh 108,61 persen secara tahunan, dengan nominal Rp9,94 triliun atau naik 85,95 persen.
Jumlah merchant QRIS kini mencapai 483.299 merchant. Sebanyak 95,83 persen di antaranya merupakan merchant UMKM.
Layanan QRIS cross border juga mencatat lonjakan signifikan. Nominal transaksi wisatawan asal Malaysia, Singapura, Thailand, Korea, dan Tiongkok mencapai Rp169,95 miliar hingga Juli 2026.
Nilai itu meningkat 1.866,41 persen secara year to date dan 720,85 persen secara tahunan. Volume transaksinya mencapai 461.198 transaksi, naik 1.639,98 persen secara ytd dan 551,73 persen secara yoy.
Dari sisi stabilitas harga, Kepri mencatat deflasi 0,17 persen secara bulanan pada Agustus 2026. Inflasi kumulatif mencapai 1,46 persen secara ytd, sedangkan secara tahunan berada di 3,87 persen.
Angka inflasi tahunan itu turun dari Juli 2026 yang sebesar 4,24 persen. Meski melandai, perkembangan harga pangan, transportasi, serta potensi rambatan kenaikan harga energi dan komoditas masih perlu dicermati.
BI Kepri memperkuat sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Secara keseluruhan tahun 2026, ekonomi Kepri diprakirakan tumbuh pada kisaran 6,3–7,1 persen. Prospek itu tetap menghadapi risiko ketidakpastian global, disrupsi rantai perdagangan, kebijakan perdagangan negara mitra, serta volatilitas harga energi dan komoditas.
"Melalui penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, TPID, perbankan, pelaku industri, pelaku UMKM, serta masyarakat, BI Kepri berkomitmen untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kepri yang semakin inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.