TANJUNGPINANG — Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memetakan kekurangan akut tenaga pendidik di tujuh kabupaten dan kota. Defisit 1.500 guru tersebut mencakup jenjang SMA, SMK, hingga SLB. Lonjakan jumlah peserta didik setiap tahun menjadi pemicu utama krisis ini.
Kepala Disdik Kepri, Andi Agung, menyebut tekanan terbesar berada di wilayah padat penduduk. Membeludaknya lulusan SMP yang melanjutkan ke tingkat menengah atas mendongkrak permintaan guru mata pelajaran dan tenaga vokasi. Kondisi ini menuntut penanganan cepat agar kualitas belajar-mengajar tetap terjaga.
Batam Jadi Wilayah dengan Kekurangan Guru Tertinggi
Batam menjadi titik paling krusial karena statusnya sebagai daerah terpadat di Kepulauan Riau. Berdasarkan pemetaan Disdik, setiap satuan pendidikan idealnya mendapat tambahan tenaga pengajar demi menjaga efektivitas rasio belajar. Targetnya, kualitas pendidikan tetap kompetitif meski beban siswa bertambah.
"Kebutuhan guru merata di semua kabupaten/kota, terutama Batam dengan jumlah penduduk terpadat. Masing-masing sekolah butuh lima sampai enam guru," kata Agung di Tanjungpinang, Minggu.
Lonjakan siswa tahun ini diprediksi menembus 39.000 orang, mencakup jenjang SMA, SMK, SLB, hingga Madrasah Aliyah (MA). Menariknya, sekitar 2.500 calon siswa merupakan pendatang dari luar provinsi. Arus migrasi ini menambah beban infrastruktur pendidikan yang sudah ada.
Pembangunan 10 Sekolah Baru di Natuna hingga Batam
Pemprov Kepri merespons lonjakan siswa dengan membangun sepuluh Unit Sekolah Baru (USB). Proyek ini menggunakan skema pembiayaan kolaborasi antara daerah dan pusat. Langkah taktis ini bertujuan memecah kepadatan di sekolah-sekolah lama.
Dua sekolah akan dibiayai APBD Kepri dengan alokasi Rp5 miliar per unit. Sementara itu, delapan sekolah lainnya mendapatkan kucuran dana APBN senilai Rp8 miliar per sekolah. Distribusi anggaran ini memastikan proyek berjalan serentak tahun ini.
Penyebaran sekolah difokuskan pada wilayah strategis dan perbatasan, mulai dari Batam, Lingga, Tanjungpinang, hingga Natuna. Pemerintah ingin memastikan anak-anak di pulau terluar tetap mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Hal ini menjadi prioritas utama dalam pemerataan layanan publik.
"Tujuannya agar akses pendidikan anak-anak kita merata di semua wilayah, apalagi di pulau terluar, seperti Natuna," ucap Andi Agung.
Usulan Formasi CPNS Guru ke Pemerintah Pusat
Selain infrastruktur fisik, Disdik Kepri tengah merapikan data kebutuhan guru mata pelajaran. Data ini akan diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepri sebagai dasar pengusulan formasi CPNS. Pengajuan dilakukan secara bertahap kepada pemerintah pusat.
Kekurangan tenaga pengajar saat ini didominasi guru mata pelajaran umum dan tenaga vokasi spesifik SMK. Pemprov Kepri berharap pemerintah pusat segera menyetujui usulan formasi tersebut. Langkah ini krusial untuk menutup celah defisit pendidik yang kian melebar.
"Datanya akan kami serahkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepri, untuk selanjutnya diusulkan formasi CPNS guru secara bertahap ke pemerintah pusat," kata Agung menandaskan.
