BATAM — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan mengonversi dua SMA negeri di Kota Batam menjadi SMK negeri sebagai bagian dari restrukturisasi pendidikan menengah di daerah itu. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebut dua sekolah yang terdampak adalah SMAN 18 di Tembesi, Kecamatan Sagulung, dan SMAN 29 di Tiban, Kecamatan Sekupang. Nama baru kedua sekolah itu masing-masing adalah SMKN 15 Batam dan SMKN 16 Batam.
Angka Minat Siswa Jadi Alasan Utama Konversi
Kebijakan ini didorong oleh data penerimaan peserta didik baru yang menunjukkan dominasi peminat sekolah kejuruan. Gubernur Ansar mengungkapkan bahwa hampir 62 persen lulusan SMP di Kota Batam menginginkan pendidikan di SMK.
“Guna bisa mengakomodir tingginya kebutuhan sekolah tersebut, perlahan kita terus konversikan pendidikan sekolah SMAN yang ada,” kata Ansar di Batam, seperti dikutip dari keterangan resmi.
Komposisi Baru: 70 Persen SMKN, 30 Persen SMAN
Konversi dua sekolah ini merupakan bagian dari target jangka panjang Pemprov Kepri untuk menyeimbangkan jumlah sekolah menengah di provinsi tersebut. Pemerintah menargetkan komposisi ideal di masa depan adalah 70 persen SMK negeri dan 30 persen SMA negeri.
Menurut Ansar, permintaan terhadap sekolah kejuruan di Kepri, khususnya Batam sebagai pusat industri, sangat tinggi. Ia menilai kebutuhan tenaga kerja terampil di kawasan tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan lulusan SMK yang kompeten.
Dampak Konversi bagi Siswa dan Guru
Proses konversi ini tidak hanya mengubah nama dan kurikulum sekolah, tetapi juga menyangkut penyesuaian tenaga pengajar dan sarana prasarana. Siswa yang saat ini terdaftar di SMAN 18 dan SMAN 29 akan mengikuti program kejuruan sesuai jurusan yang akan dibuka di SMKN 15 dan SMKN 16.
Pemprov Kepri menyatakan akan mempersiapkan guru produktif dan bengkel kerja untuk mendukung pembelajaran vokasi. Belum dijelaskan secara rinci jurusan apa saja yang akan dibuka di kedua SMK baru tersebut.
Langkah Pemprov Selanjutnya
Pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kepri dan Kementerian Pendidikan untuk mematangkan regulasi serta jadwal konversi. Sekolah-sekolah lain di Batam dan daerah lain di Kepri juga berpotensi menyusul jika kebutuhan SMK masih tinggi.
Kebijakan ini menjadi salah satu prioritas Ansar Ahmad dalam mewujudkan pemerataan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing di Kepulauan Riau.
