NATUNA — Dua kali disuarakan dalam forum reses, pembangunan Jalan Cempaka Putih di Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Aspirasi itu kembali mengemuka saat anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dari daerah pemilihan Natuna-Anambas, Mustamin Bakri dan Daeng Amhar, menggelar reses masa sidang ketiga di sejumlah desa, Sabtu (8/8/2026).
Warga tidak hanya meminta realisasi jalan beton bertulang di Jalan Cempaka Putih. Mereka juga mendorong pembukaan dan pengerasan jalan dari Bukit Leman menuju Desa Selemam, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Dua usulan ini dinilai krusial karena menjadi urat nadi mobilitas warga dan distribusi hasil ekonomi antarwilayah di Pulau Bunguran.
Jalan Cempaka Putih: Usulan Lama yang Kembali Digaungkan
Dalam dialog yang berlangsung di Desa Air Lengit, warga mengingatkan bahwa usulan pembangunan Jalan Cempaka Putih sebenarnya sudah disampaikan pada agenda reses tahun sebelumnya. Mereka berharap agar usulan tersebut tidak kembali berhenti di atas kertas, melainkan masuk dalam pembahasan APBD Perubahan.
Daeng Amhar mengakui, aspirasi yang masuk kali ini merupakan pengulangan dari usulan sebelumnya. Pihaknya berkomitmen untuk memperjuangkan kembali usulan tersebut dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
“Usulan tahun lalu mudah-mudahan bisa terealisasi di APBD Perubahan nanti, khususnya pembangunan jalan beton bertulang di Jalan Cempaka Putih Desa Air Lengit,” ujarnya.
Menurut Daeng, setiap aspirasi yang dihimpun saat reses tidak serta-merta langsung dieksekusi. Ada tahapan penyesuaian yang harus dilalui, mulai dari kesesuaian dengan kewenangan pemerintah, tingkat urgensi kebutuhan masyarakat, hingga kemampuan fiskal daerah.
Dari Sumedang ke Air Lengit: Menampung Aspirasi Warga Perbatasan
Agenda reses kedua legislator tersebut dimulai dari Desa Sumedang, Kecamatan Bunguran Batubi. Di desa ini, warga menyampaikan berbagai persoalan pembangunan yang mereka nilai prioritas. Pertemuan itu menjadi ruang dialog langsung antara wakil rakyat dengan konstituennya sebelum kemudian dilanjutkan ke Desa Air Lengit.
Mustamin Bakri menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas anggota DPRD untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Ia menyebut, seluruh masukan yang masuk akan dijadikan bahan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah.
“Reses ini untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan, yang nantinya menjadi bahan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah,” katanya.
Mustamin menambahkan, fungsi anggota DPRD dalam konteks ini adalah menjembatani kebutuhan warga dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku. Ia berharap aspirasi yang dihimpun bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari warga.
Akses Infrastruktur di Wilayah Perbatasan: Kunci Ekonomi Natuna
Bagi masyarakat di wilayah perbatasan seperti Natuna, ketersediaan infrastruktur dasar bukan sekadar soal kenyamanan. Jalan yang layak menjadi faktor penting dalam mendukung mobilitas warga, menggerakkan aktivitas ekonomi, dan mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah kepulauan.
Karena itu, aspirasi pembangunan jalan yang disampaikan dalam agenda reses ini diharapkan tidak hanya menjadi catatan legislatif semata. Masyarakat menanti tindak lanjut nyata hingga proses realisasi pembangunan, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas yang ditetapkan pemerintah. (KG/IK)
