BATAM — Rapat paripurna DPRD Kota Batam yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muhammad Kamaluddin, Senin (3/8/2026), berlangsung dengan agenda tunggal penyampaian nota keuangan perubahan APBD. Wali Kota Batam Amsakar Achmad hadir untuk memaparkan secara rinci asumsi dasar dan target pembangunan yang menjadi dasar penyesuaian anggaran tersebut.
Dalam penyampaiannya, Amsakar menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Penyesuaian dilakukan lantaran sejumlah asumsi dasar dalam APBD mengalami perkembangan signifikan, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah.
"Dokumen ini memuat perubahan kondisi ekonomi makro daerah, asumsi kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan serta strategi pencapaian target pembangunan daerah," kata Amsakar di hadapan jajaran Forkopimda dan kepala OPD.PAD Ditargetkan Tumbuh 4,82 Persen, Ditopang Videotron dan BPHTB
Pada sisi pendapatan, pemerintah mengusulkan kenaikan dari Rp4,184 triliun menjadi Rp4,255 triliun. Pertumbuhan sekitar 1,7 persen ini utamanya didorong oleh optimisme peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan mencapai Rp2,706 triliun.
Kepala daerah menyebut sejumlah sumber PAD baru menjadi penyumbang utama. Mulai dari bertambahnya titik reklame videotron, potensi pencairan piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga munculnya objek pajak baru. Penyesuaian target penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) turut menopang target ini.
Sebaliknya, pendapatan transfer diproyeksikan turun 3,4 persen menjadi Rp1,548 triliun. Pejabat daerah menyebut penurunan ini dipicu oleh penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau dan perubahan alokasi bagi hasil pajak daerah dari pemerintah pusat.
Belanja Modal Naik untuk Bus Sekolah dan Penanganan Banjir
Kenaikan belanja daerah sebesar Rp209 miliar lebih diarahkan untuk mendukung tema pembangunan 2026, yakni Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi. Belanja operasi meningkat menjadi Rp3,591 triliun untuk memenuhi kebutuhan operasional perangkat daerah serta penyesuaian iuran jaminan kesehatan.
Untuk belanja modal, pemerintah mengalokasikan Rp905,55 miliar. Anggaran tersebut bakal dipakai untuk pembangunan sarana pendidikan, pengadaan bus sekolah, fasilitas kesehatan, hingga penanganan banjir. Sejumlah pos strategis lain seperti penerangan jalan umum, pengelolaan sampah, utilitas perumahan, dan pembangunan marka jalan juga masuk dalam daftar prioritas.
Menariknya, belanja tidak terduga justru dipangkas hingga lebih dari 41 persen menjadi Rp11,33 miliar. Efisiensi ini dilakukan dengan mengalihkan sebagian anggaran ke program-program prioritas pembangunan yang dinilai lebih berdampak langsung ke masyarakat.
Penerimaan Pembiayaan Melonjak 135 Persen, Ini Sumbernya
Pada pos pembiayaan, terjadi lonjakan signifikan dari Rp115,5 miliar menjadi Rp272,48 miliar atau naik 135,91 persen. Peningkatan ini berasal dari pelampauan pendapatan daerah, efisiensi belanja, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta sisa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dari sisi indikator makro, Pemkot Batam memasang target ambisius dengan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran 6,4-7,4 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding target nasional yang dipatok 5,4 persen. Sementara itu, inflasi diperkirakan tetap terjaga pada rentang 1,5-3,5 persen.
Konsumsi riil per kapita masyarakat juga diproyeksikan meningkat menjadi Rp20,24 juta hingga Rp20,64 juta. Amsakar berharap rancangan ini dapat segera dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD agar menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan mampu mempercepat pembangunan di Batam.
