KEPULAUAN RIAU — Kepala BIN M. Herindra memimpin Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) bersama Menkomdigi Meutya Hafid dan Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi pada Rabu (16/9/2026). Rapat perdana di luar Kantor BIN ini menjadikan Komdigi sebagai tuan rumah dan membahas penguatan keamanan ekosistem digital nasional. Fokus utamanya: percepatan penanganan konten negatif hingga judi online.
Hadir dalam forum tersebut Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Jenderal TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi. Komdigi dipercaya menjadi tuan rumah perdana dalam format konsolidasi lintas lembaga ini.
Agenda utamanya satu: penguatan keamanan ekosistem digital nasional. Rapat juga diikuti jajaran pimpinan dan perwakilan unsur intelijen, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, serta kementerian/lembaga terkait, termasuk Polri, TNI, dan Kementerian Pertahanan (Kemhan).
Mengapa Komdigi Jadi Tuan Rumah Pertama
Pemindahan lokasi rapat dari Kantor BIN ke Komdigi bukan tanpa alasan. Meutya menilai ruang digital kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sekaligus kepentingan strategis nasional.
Konsekuensinya, pengamanan ekosistem digital tidak bisa lagi dikerjakan satu kementerian atau lembaga secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan pertukaran informasi, koordinasi, dan langkah antisipatif yang terintegrasi antarlembaga.
"Keamanan ekosistem digital nasional merupakan tanggung jawab bersama. Kita perlu memastikan bahwa perkembangan teknologi dan ruang digital Indonesia berjalan seiring dengan kemampuan kita dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons berbagai potensi ancaman," ujar Meutya, dikutip dari siaran pers yang diterima detikINET.
Konten Negatif Jadi Prioritas Penanganan
Salah satu pembahasan konkret dalam rapat Kominpus adalah percepatan penanganan konten negatif. Cakupannya luas: konten terorisme, pornografi anak, narkoba, judi online, hingga disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK).
Penanganan berbagai jenis konten tersebut membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Tujuannya agar informasi yang tersedia dapat segera ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing instansi, tanpa tumpang tindih.
"Konten negatif memiliki dampak yang nyata terhadap keamanan dan masyarakat. Karena itu, sinergi antarlembaga harus diperkuat agar penanganannya semakin cepat, tepat, dan terukur," tutur Meutya.
Judi online menjadi salah satu sorotan utama. Pemerintah selama ini menghadapi tantangan besar memberantas praktik tersebut karena operasinya kerap bersembunyi di balik server luar negeri dan jaringan pembayaran yang berlapis.
Intelijen dan Keamanan Siber Jadi Kunci Deteksi Dini
Meutya menambahkan, informasi intelijen dan kemampuan keamanan siber menjadi bagian penting untuk membaca perkembangan ancaman secara lebih dini. Kedua kapabilitas itu menjadi dasar menyusun respons yang tepat sebelum risiko berkembang lebih luas.
Pertukaran perspektif antarlembaga diharapkan memperkuat kemampuan negara dalam mengantisipasi risiko. Bukan hanya bereaksi setelah gangguan terjadi, tetapi mendeteksi potensi ancaman sejak awal.
"Koordinasi seperti ini penting agar informasi yang dimiliki masing-masing lembaga dapat menjadi dasar pengambilan langkah yang lebih cepat dan terukur. Kita ingin membangun ekosistem digital yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga aman, tangguh, dan terlindungi," jelas Meutya.
Keamanan Digital dan Pertumbuhan Ekonomi
Dalam forum tersebut, Meutya juga menekankan bahwa penguatan keamanan digital perlu berjalan seiring dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Transformasi digital yang semakin luas membuat ketahanan sistem digital menjadi bagian penting dari ketahanan nasional.
"Semakin banyak aktivitas masyarakat dan negara berpindah ke ruang digital, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan ruang tersebut terjaga. Kita harus membangun kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital Indonesia melalui keamanan, perlindungan, dan tata kelola yang kuat," tutup Meutya.
Bagi pelaku bisnis digital dan investor startup, konsolidasi ini menjadi sinyal bahwa pemerintah menempatkan keamanan siber sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi digital. Arah kebijakan ke depan diperkirakan menyentuh tata kelola platform, perlindungan data pengguna, hingga penindakan konten ilegal yang selama ini menjadi risiko operasional di pasar Indonesia.
