NATUNA — Kepala BPS Kabupaten Natuna Wahyu Dwi Sugianto menyatakan Sensus Ekonomi dan data desil merupakan dua hal yang berbeda. Sensus Ekonomi berfokus pada pemetaan aktivitas ekonomi masyarakat, sementara data desil dan DTKS memiliki mekanisme pemutakhiran tersendiri.
Penjelasan itu disampaikan Wahyu di ruang kerjanya, Rabu (23/9/2026), setelah muncul keluhan masyarakat yang mengaitkan pendataan sensus dengan persoalan desil. Tahapan lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Natuna telah rampung, dan BPS kini melakukan penyisiran terhadap hasil pendataan petugas di lapangan.
Apa yang Sebenarnya Dipotret Sensus Ekonomi?
Wahyu menjelaskan, Sensus Ekonomi merupakan kegiatan rutin sepuluh tahun sekali untuk memotret peta ekonomi, termasuk berbagai jenis usaha yang berkembang di masyarakat. Usaha keluarga turut didata karena aktivitas ekonomi tidak hanya berasal dari skala besar maupun menengah.
"Tujuan dari SE itu ingin melihat peta ekonomi kita, terutama di Natuna. Usaha itu kan banyak, mulai dari usaha kecil sampai usaha besar, termasuk usaha keluarga," jelas Wahyu.
Hasil pendataan itu diharapkan memberi gambaran sektor ekonomi yang berkembang di wilayah tertentu. Data tersebut kemudian dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah dan instansi terkait dalam menentukan program sesuai kebutuhan.
"Kalau misalkan dari sisi keluarga, misalnya di wilayah-wilayah tertentu mungkin banyak sektor perdagangan atau ada usaha industri rumahan. Itu juga bisa dilihat kira-kira bantuan apa yang bisa diberikan, entah dari pelatihan, permodalan, dan seperti itu," ujarnya.
Mengapa Warga Diminta Pisahkan Sensus Ekonomi dan Desil
Wahyu meminta masyarakat tidak mencampuradukkan Sensus Ekonomi dengan persoalan desil maupun DTKS. Menurutnya, perubahan atau persoalan terkait desil tidak dapat disimpulkan sebagai akibat dari pelaksanaan sensus.
"Jadi, tolong dipisahkan antara kegiatan Sensus Ekonomi kita dengan masalah desil, masalah DTKS. Itu dua hal yang berbeda sebenarnya," tegasnya.
Data DTKS, kata Wahyu, terus mengalami proses pemutakhiran dan perbaikan. Dalam proses itu masih dapat ditemukan persoalan data seperti inclusion error maupun exclusion error yang terus diperbaiki.
95 Petugas Dikerahkan, Semua Sudah Dilatih
BPS Natuna mengerahkan 95 petugas dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Wahyu memastikan seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan sebelum menjalankan tugas pendataan di lapangan.
"Sudah, itu sudah kita latih semua. Dari 95 orang petugas kita sudah kita latih semua," ungkapnya.
Meski demikian, pelaksanaan di lapangan tetap menghadapi dinamika, termasuk adanya warga yang menolak didata. Penolakan itu, menurut Wahyu, terjadi karena sebagian masyarakat belum menerima informasi secara jelas mengenai tujuan sensus.
BPS telah melakukan sosialisasi melalui berbagai media. Ketika terjadi penolakan, petugas tetap diminta menjelaskan kembali maksud dan tujuan pendataan kepada masyarakat.
"Kami memahami itu dan karena Sensus itu adalah amanah yang harus tetap kami lakukan, kami tidak mungkin menunda juga. Jadi, tetap kita laksanakan dengan tantangan seperti itu," katanya.
BPS Hanya Penyedia Data, Bukan Pengambil Kebijakan
Wahyu menegaskan posisi BPS dalam pemanfaatan data hasil sensus. BPS tidak berada pada posisi sebagai pengambil kebijakan.
"Karena kami BPS bukan pengambil kebijakan. Yang pengambil kebijakan itu pemerintah daerah. Intinya BPS itu hanya menyediakan datanya," jelasnya.
Data hasil Sensus Ekonomi nantinya dipilah sesuai kebutuhan pemerintah daerah, kementerian, maupun instansi terkait. Program yang menggunakan data tersebut bergantung pada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga BPS tidak dapat memastikan sejak awal bentuk bantuan tertentu yang akan diberikan.
