KARIMUN — Pemerintah Kabupaten Karimun mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp4.412.997.250 untuk peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Polres Karimun. Data Rencana Umum Pengadaan (RUP) per Minggu (3/5/2026) menunjukkan total anggaran tersebut ditujukan untuk pembangunan fisik sejumlah fasilitas kepolisian.
Alokasi dana miliaran rupiah ini menarik perhatian publik terkait urgensi dan transparansi penggunaannya di lapangan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karimun, Raja Machrizal, memastikan pengerjaan proyek tersebut akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026.
Pemerintah daerah memplot anggaran tersebut untuk menyasar sejumlah titik vital di markas kepolisian. Raja Machrizal menjelaskan bahwa proyek ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Floating anggarannya itu untuk gedung pelayanan publik, kebutuhan gedung Satreskrim, kebutuhan gedung Satlantas, gedung SPKT, fasilitas rumah dinas untuk Wakapolres dan pekerjaan uji SIM,” tuturnya.
Pihak Dinas PUPR Karimun menilai peningkatan sarana ini mendesak guna memaksimalkan pelayanan kepolisian. Pengerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada tahun ini agar fasilitas tersebut segera dapat digunakan oleh personel maupun warga yang mengurus administrasi.
Besarnya nilai hibah yang menyentuh angka Rp4,4 miliar memicu diskusi di tengah masyarakat mengenai efektivitas penggunaan anggaran daerah. Transparansi menjadi poin utama yang disorot, mengingat angka tersebut tergolong signifikan untuk satu instansi vertikal.
Hingga berita ini diturunkan, Kapolres Karimun AKBP Yunita Stevani belum memberikan jawaban resmi saat dikonfirmasi mengenai detail penggunaan dana hibah tersebut. Minimnya penjelasan dari pihak kepolisian membuat perhatian publik terhadap proyek ini semakin menguat.
Masyarakat kini menunggu rincian teknis agar penggunaan dana publik ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi perbaikan layanan keamanan di Kabupaten Karimun.
Pemerintah Kabupaten Karimun mengklaim bahwa seluruh tahapan pengadaan ini dilakukan secara terbuka. Raja Machrizal menegaskan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk memantau jalannya proyek melalui sistem informasi yang disediakan pemerintah.
Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pemanfaatan dana hibah. Pengawasan ketat diperlukan mengingat proyek ini melibatkan pembangunan gedung teknis seperti ruang Satreskrim dan fasilitas uji SIM yang memiliki standar spesifikasi khusus.
Pemerintah daerah berharap pembangunan ini tidak hanya memperbaiki estetika markas kepolisian, tetapi juga mempercepat proses birokrasi bagi warga Karimun yang membutuhkan layanan kepolisian.