BINTAN — Ratusan warga dan nelayan di Kecamatan Teluk Bintan mengikuti dialog mitigasi dan penanganan buaya yang digelar di Aula Kantor Camat setempat, Rabu (20/5/2026). Kegiatan ini digagas oleh AJI Tanjungpinang bersama BPBD Bintan sebagai respons atas meningkatnya potensi konflik antara manusia dan reptil di kawasan perairan tersebut.
Ketua AJI Tanjungpinang, Sutana, menjelaskan bahwa muara Teluk Bintan merupakan kawasan penting bagi ekonomi masyarakat. Perairan itu menjadi sumber penghidupan warga yang sehari-hari menangkap ikan, udang, hingga kepiting bakau.
Namun, kawasan yang sama juga menjadi habitat alami buaya muara. Ronald Raditya Kesatria Sinaga dari LKP Pekanbaru Satpel Tanjungpinang membeberkan sejumlah faktor yang memicu kemunculan buaya hingga ke pemukiman.
“Contohnya, warga membuang limbah makanan sembarangan,” sebutnya dalam forum tersebut.
Faktor lain yang tak kalah krusial adalah kerusakan hutan mangrove. Ekspansi permukiman di kawasan tepi sungai dinilai turut mengusik habitat asli satwa tersebut.
Ronald menekankan perlunya pemetaan tata ruang wilayah yang lebih baik agar keseimbangan ekosistem tetap lestari. “Manusia harus ikut memelihara lingkungan,” katanya.
Di sisi lain, Kabid Darurat dan Logistik BPBD Bintan, Wiryawan Wira, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merancang pembentukan satuan tugas (satgas) khusus penanganan buaya. Satgas ini direncanakan menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan.
Langkah ini dinilai penting mengingat habitat buaya di Kabupaten Bintan tersebar di dua titik utama, yakni Kecamatan Tambelan dan Teluk Bintan.
Melalui dialog ini, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami cara pencegahan, tetapi juga penanganan awal hingga mekanisme pelaporan apabila buaya muncul di permukiman. Sutana menilai edukasi semacam ini menjadi langkah preventif yang krusial bagi warga dan nelayan yang setiap hari beraktivitas di perairan.
“Kami ingin warga paham bahwa buaya adalah bagian dari ekosistem yang harus dijaga, namun keselamatan manusia tetap yang utama,” ujar Sutana menambahkan.
BPBD Bintan pun berkomitmen untuk terus mengawal pembentukan satgas dan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, guna memetakan zona rawan konflik secara lebih detail.