BATAM — Wali Kota Batam Amsakar Achmad meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian serius terhadap tiga komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi daerah. Hal itu disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026, Jumat (pekan lalu).
“Tiga hal utama ini harus menjadi perhatian bersama. Apa yang bisa kita lakukan di tingkat daerah harus segera diikhtiarkan,” ujar Amsakar dalam keterangan resmi yang diterima di Batam.
Berdasarkan data yang dipaparkan, emas perhiasan masih menjadi penyumbang inflasi terbesar di Batam selama tiga tahun terakhir. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Widijarto, menyebut fenomena ini justru mencerminkan tingginya daya beli masyarakat Batam.
Selain emas, tarif angkutan udara juga menjadi beban bagi warga. Amsakar mengakui bahwa kebijakan tarif ini berada di luar kendali pemerintah daerah. “Untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan nasional, seperti tarif angkutan udara, kita berharap ada pertimbangan khusus bagi Batam agar biaya yang ditanggung masyarakat dapat lebih ditekan,” katanya.
Kelompok makanan dan minuman—khususnya beras, daging ayam ras, dan makanan jadi seperti nasi campur serta nasi goreng—juga masuk dalam daftar lima besar penyumbang inflasi. Harga komoditas ini menunjukkan tren kenaikan yang konsisten di pasar tradisional.
Rony Widijarto menjelaskan bahwa stabilitas inflasi menjadi faktor penting yang diperhatikan investor dalam menentukan keputusan investasi. Ia menekankan bahwa tingginya daya beli masyarakat Batam yang didukung oleh pertumbuhan sektor industri menyebabkan arus barang dari luar daerah terus meningkat.
“Inflasi diukur dari perubahan harga, bukan semata-mata tingkat harga. Karena itu, menjaga stabilitas harga, terutama di pasar tradisional, menjadi sangat penting mengingat fluktuasinya cukup tinggi,” kata Rony.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi Batam adalah keterbatasan lahan pertanian produktif. Akibatnya, kota ini masih bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain, yang membuat harga rentan terhadap goncangan rantai pasok.
Selain inflasi, Amsakar juga menyoroti data pertumbuhan ekonomi Batam pada triwulan I tahun 2026 yang tercatat nol persen. Menurutnya, angka tersebut tidak sejalan dengan berbagai indikator ekonomi yang menunjukkan kondisi positif, seperti meningkatnya kunjungan wisatawan, pertumbuhan investasi yang signifikan, serta stabilitas dunia usaha dan ketenagakerjaan.
Untuk menelaah lebih lanjut kondisi ini, Pemkot Batam akan menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bea Cukai. “Kita tidak memiliki kepentingan untuk mengubah data. Yang kita perlukan adalah data yang objektif dan akurat. Saya selalu menegaskan bahwa bekerja tanpa data ibarat orang berjalan dalam gelap tanpa arah,” tegas Amsakar.