TANJUNGPINANG — Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, menegaskan keberhasilan program strategis daerah sangat bergantung pada kecepatan eksekusi dan kualitas koordinasi antardinas. Ia meminta setiap OPD bekerja secara terintegrasi, tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Pemerintah daerah harus hadir secara nyata. Setiap laporan dan keluhan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Jangan sampai keterlambatan penanganan justru menurunkan kepercayaan publik,” ujar Lis dalam rapat yang dihadiri jajaran pimpinan OPD.
Lis juga menyoroti persoalan pelayanan dasar, terutama kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah. Ia meminta OPD terkait memperkuat edukasi pemilahan sampah kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pengawasan di kawasan permukiman.
Persoalan ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas turut menjadi perhatian. Lis meminta pengaturan lalu lintas dan patroli pada titik-titik rawan kemacetan lebih dioptimalkan untuk mendukung kenyamanan warga.
Dalam rapat tersebut, turut dibahas rencana penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah pasca penetapan APBD Perubahan. Penataan ini diharapkan menciptakan pembagian tugas yang lebih efektif sekaligus mendukung pencapaian target kinerja pemerintah.
Lis menekankan pentingnya tertib administrasi dan jalur koordinasi yang jelas antar-OPD. Menurutnya, administrasi yang baik menjadi fondasi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Terkait pengelolaan aset daerah, ia meminta dilakukan pendataan dan verifikasi ulang kendaraan dinas guna memastikan transparansi sesuai ketentuan.
Rapat koordinasi juga membahas persiapan peluncuran sejumlah program dan inovasi daerah yang direncanakan bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Beberapa di antaranya adalah Kartu Bimasakti serta penguatan produk unggulan lokal Kota Tanjungpinang.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang berharap sinergi antarperangkat daerah semakin kuat. Target akhirnya adalah tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.