BATAM — Pemerintah pusat memutuskan untuk memotong birokrasi yang selama ini menghambat perbaikan jaringan irigasi di daerah. Wamentan Sudaryono menyebut, selama bertahun-tahun, banyak saluran irigasi tidak berfungsi optimal karena pembagian kewenangan yang rumit antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
"Presiden memutuskan bahwa persoalan irigasi tidak boleh lagi terhambat oleh birokrasi. Kalau daerah belum mampu memperbaiki, negara harus hadir," ujar Sudaryono di Batam, Senin.
Dana sebesar Rp 12 triliun yang digelontorkan setiap tahun akan menyasar seluruh lapisan jaringan irigasi, dari primer, sekunder, hingga tersier. Wamentan menegaskan bahwa percepatan ini merupakan salah satu terobosan utama Presiden Prabowo dalam memperkuat ketahanan pangan.
"Bahwa sektor pangan dan pertanian merupakan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis yang secara langsung menyentuh kebutuhan petani dan produksi pangan nasional," katanya.
Sudaryono mengklaim, berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata. Indonesia kini berhasil menghentikan impor untuk sejumlah komoditas pangan strategis, termasuk beras konsumsi dan jagung konsumsi.
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat investasi di sektor pertanian melalui peningkatan anggaran, pembangunan infrastruktur, serta penyederhanaan regulasi. Target akhir dari seluruh kebijakan ini adalah swasembada pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.
"Tujuan akhirnya jelas, yaitu Indonesia swasembada pangan, stok pangan nasional kuat, dan yang paling penting petani Indonesia semakin sejahtera," tutup Sudaryono.
Meski Kepulauan Riau bukan lumbung padi nasional, perbaikan irigasi di daerah kepulauan dinilai krusial untuk menjaga produktivitas lahan pertanian yang terbatas. Dengan adanya alokasi dana khusus, diharapkan jaringan irigasi yang sempat rusak atau terbengkalai bisa segera difungsikan kembali, sehingga petani lokal tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pasokan pangan dari luar daerah.