TANJUNGPINANG — Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengalokasikan anggaran Rp6 miliar untuk pembangunan dua SMK Negeri baru di Kota Batam. Kedua sekolah itu adalah SMKN 13 di Bengkong dan SMKN 14 di Batu Aji yang dibiayai APBD Kepri tahun anggaran 2026.
"Mudah-mudahan tahun 2027 kedua sekolah itu sudah beroperasi. Anggaran pembangunan sarana dan prasarana per sekolah Rp3 miliar, jadi totalnya Rp6 miliar," kata Kepala Disdik Kepri Andi Agung di Tanjungpinang, Senin.
Keputusan pembangunan ini didorong oleh data SPMB yang mencatat perubahan preferensi siswa secara signifikan. Di Kota Batam, 62 persen calon siswa baru memilih SMK, sementara hanya 38 persen memilih SMA. Angka ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera memperbanyak daya tampung sekolah kejuruan.
Secara keseluruhan di tujuh kabupaten/kota se-Kepri, total pendaftar SPMB SMA/SMK mencapai 30.476 siswa dari rencana daya tampung 35.452 kursi. Dari jumlah itu, pendaftar SMK tercatat 15.247 siswa, sedikit lebih banyak dibanding SMA yang mencapai 15.229 siswa.
Andi Agung menjelaskan bahwa antusiasme masyarakat terhadap SMK dipicu oleh prospek kerja yang jelas. Lulusan SMK dibekali keterampilan spesifik seperti pengelasan dan kelistrikan yang langsung dibutuhkan dunia usaha.
"SMK di Kepri, terutama di Batam rata-rata sudah bekerja sama dengan berbagai perusahaan besar, sehingga siswanya bisa langsung terserap pasar kerja setelah lulus," ujar dia.
Batam sebagai kawasan industri menjadi alasan utama mengapa lulusan SMK lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibandingkan lulusan SMA. Pemerintah daerah pun berencana mengkonversi beberapa SMA menjadi SMK di Batam untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri yang terus bertambah.
Ke depan, sesuai kebijakan Gubernur Kepri Ansar Ahmad, komposisi satuan pendidikan di provinsi itu akan didominasi SMK sebesar 70 persen dan SMA hanya 30 persen. Target ini menjadikan SMK sebagai rantai pasok utama kebutuhan tenaga kerja industri di Kepri.
Disdik Kepri juga berencana melengkapi sarana prasarana dan guru produktif agar kurikulum SMK selaras dengan kebutuhan industri. Pemerintah daerah siap memfasilitasi program pelatihan dan pendampingan bagi lulusan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi, misalnya di bidang pengelasan.