BATAM — Insiden percobaan peretasan terhadap aplikasi SPMB menjadi alarm bagi Pemerintah Kota Batam untuk merombak sistem keamanan digitalnya. Kepala Diskominfo Kota Batam Rudi Panjaitan mengungkapkan, pelaku mencoba menerobos salah satu lapisan sistem, tetapi belum sampai ke inti data karena sudah lebih dulu terdeteksi.
"Pelaku mencoba masuk melalui salah satu lapisan sistem, tetapi belum mencapai inti sistem karena lebih dulu terdeteksi oleh perangkat deteksi dini yang kami pasang," katanya di Batam, Kamis.
Saat serangan terdeteksi, Diskominfo langsung menghentikan sementara layanan aplikasi. Sistem baru dioperasikan kembali setelah dinyatakan aman dari potensi akses ilegal.
Rudi menegaskan percobaan peretasan ke aplikasi SPMB bukanlah kasus pertama yang menyasar sistem milik pemerintah. Ancaman serupa disebut akan terus berkembang seiring meningkatnya layanan digital yang digunakan warga.
Untuk itu, personel teknologi informasi di lingkungan Pemkot Batam kini disiagakan secara khusus. Mereka bertugas memantau lalu lintas data dan menangani setiap potensi serangan yang mengarah ke sistem pemerintahan.
Penguatan keamanan tidak hanya dilakukan dari sisi teknis, tetapi juga sumber daya manusia. Rapat Koordinasi Evaluasi Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Tahun 2026 yang menghadirkan narasumber dari BSSN menjadi ajang membangun budaya sadar siber bagi aparatur sipil negara (ASN).
Rudi meminta seluruh ASN tidak lagi menggunakan kata sandi yang mudah ditebak. "Jangan menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, seperti nama anak atau pasangan, serta rutin mengganti kata sandi agar tidak membuka celah bagi pelaku kejahatan siber," ujarnya.
Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah menegaskan bahwa keamanan informasi merupakan fondasi utama transformasi digital menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurutnya, persoalan ini bukan lagi sekadar urusan teknis, melainkan penentu kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.
"Keamanan informasi bukan lagi sekadar urusan teknis, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang andal dan terpercaya," kata Firmansyah.
Ia mewajibkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menerapkan tiga prinsip utama: kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Prinsip ini bertujuan melindungi data pemerintah dari akses tidak sah sekaligus memastikan layanan publik tetap berjalan optimal.
Firmansyah berharap penguatan keamanan siber menjadi tanggung jawab kolektif, bukan hanya dibebankan ke Diskominfo. Seluruh perangkat daerah diminta menyusun langkah tindak lanjut yang konkret setelah mengikuti rapat koordinasi tersebut.
Langkah ini dinilai krusial mengingat layanan digital Pemkot Batam terus bertambah setiap tahunnya. Semakin banyak sistem yang terhubung, semakin besar pula celah yang berpotensi dieksploitasi peretas jika tidak diimbangi kesiapan SDM dan infrastruktur pengaman.