BATAM — Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memaparkan rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (3/8/2026). Perubahan dokumen anggaran ini disebut sebagai bentuk adaptasi pemerintah terhadap dinamika perekonomian, penyesuaian target pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
“Perubahan APBD ini merupakan bentuk adaptasi pemerintah terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang. Tujuannya agar setiap kebijakan dan program pembangunan tetap relevan, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Amsakar dalam keterangan yang diterima redaksi.
Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah diusulkan naik dari Rp 4,18 triliun menjadi Rp 4,25 triliun atau tumbuh sekitar 1,7 persen. Kontribusi terbesar tetap berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan mencapai Rp 2,706 triliun, meningkat sekitar 4,82 persen.
Peningkatan PAD itu ditopang oleh bertambahnya objek pajak, optimalisasi penerimaan pajak reklame melalui penambahan titik videotron, serta potensi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemkot Batam juga menyesuaikan target opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Sementara itu, pendapatan transfer diperkirakan menurun sekitar 3,4 persen akibat penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer antardaerah. Namun, terdapat tambahan penerimaan dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui hibah pemerintah pusat serta pengembalian hibah.
Pada sisi belanja, Pemkot Batam mengusulkan kenaikan anggaran dari Rp 4,29 triliun menjadi Rp 4,51 triliun atau meningkat sekitar 4,84 persen. Tambahan anggaran tersebut diprioritaskan untuk memperkuat pelayanan dasar sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.
Alokasi belanja difokuskan pada pembangunan sarana pendidikan, pengadaan bus sekolah, peningkatan layanan kesehatan, hingga penanganan banjir. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk pembangunan penerangan jalan umum, pengelolaan persampahan, penyediaan utilitas kawasan permukiman, dan pembangunan marka jalan.
“Setiap rupiah yang kita anggarkan harus mampu menghasilkan manfaat nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegas Amsakar.
Optimisme pertumbuhan ekonomi Batam di kisaran 6,4 hingga 7,4 persen didukung oleh meningkatnya investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta ekspansi sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan. Sektor pariwisata juga diperkirakan terus berkontribusi positif melalui peningkatan kunjungan wisatawan yang berdampak pada industri perhotelan, restoran, dan transportasi.
Pengembangan kawasan strategis seperti Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, dan Batam Aero Technic diyakini semakin memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat investasi nasional. “Dengan berbagai potensi yang kita miliki, mulai dari investasi, kawasan ekonomi, hingga sektor pariwisata, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Batam mampu mencapai kisaran 6,4 sampai 7,4 persen,” katanya.
Di tengah proyeksi pertumbuhan tersebut, inflasi Kota Batam diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Pemerintah juga memproyeksikan konsumsi riil per kapita meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebagai indikator membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat.
Seluruh kebijakan dalam perubahan APBD ini selaras dengan tema pembangunan Kota Batam Tahun 2026, yaitu “Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi”. Tema tersebut diwujudkan melalui lima prioritas pembangunan: penguatan sektor unggulan berbasis investasi dan pariwisata, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, serta penguatan ketangguhan daerah.
Untuk mendukung target pendapatan, Pemkot Batam terus memperkuat strategi melalui optimalisasi PAD, digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.