KEPULAUAN RIAU — Wacana kemandirian pengelolaan listrik di Kalimantan Tengah kembali mengemuka. Sigit menilai, selama ini penggabungan manajemen UID dengan Kalsel membuat kebutuhan spesifik warga Kalteng kerap terabaikan, terutama dalam hal penanganan pemadaman bergilir yang masih sering dikeluhkan.
"Saya khawatir Kalteng akan dianaktirikan, terutama ketika ada program-program pembangunan kelistrikan," tegas Sigit saat menyerap aspirasi di Kabupaten Lamandau, Senin (15/4). Pernyataan ini disampaikan di hadapan Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra serta sejumlah camat dan kepala desa setempat.
Sigit, politisi PDI Perjuangan yang juga mantan Ketua DPRD Palangka Raya tiga periode, menyebut pengelolaan yang berpusat di Kalsel secara natural akan lebih memprioritaskan wilayah sendiri. Akibatnya, perencanaan dan penganggaran untuk Kalteng tidak optimal.
"Manajemennya di Kalsel tentu lebih dekat dengan wilayahnya sendiri. Makanya saya ngotot supaya dipisah sendiri saja, Kalsel sendiri dan Kalteng sendiri," ujarnya.
Dengan berdiri sendiri, UID PLN Kalteng dinilai akan memiliki keleluasaan menyusun rencana dan anggaran yang spesifik sesuai kebutuhan daerah. Hal ini menjadi kunci untuk menekan angka pemadaman dan meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.
Pemisahan manajemen ini tidak hanya berdampak pada pelayanan publik. Sigit meyakini pembentukan UID mandiri akan membuka ruang lebih luas bagi sumber daya manusia asal Kalteng untuk menduduki posisi strategis di lingkungan BUMN tersebut.
"Ini juga akan membuka kesempatan bagi putra-putri daerah untuk berkembang dan mengisi posisi strategis," kata Sigit menambahkan.
Usulan ini bukan tanpa dasar. Kalteng memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga kebutuhan sistem kelistrikan yang mandiri menjadi sebuah keniscayaan.
Sebagai tindak lanjut, Sigit meminta manajemen pusat PLN untuk menyampaikan data komprehensif mengenai kondisi kelistrikan eksisting di Kalteng. Data tersebut akan menjadi bahan pembahasan lanjutan di parlemen untuk memperkuat keandalan sistem.
"Saya akan terus berjuang agar UID PLN Kalteng bisa berdiri sendiri dan tidak lagi bergantung pada Kalsel. Langkah ini penting agar seluruh kebijakan, perencanaan, dan pembangunan kelistrikan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat Kalteng," pungkasnya.
Saat ini, kebutuhan listrik Kalteng memang masih dikelola dalam satu payung UID dengan Kalsel. Pemisahan ini diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga menjadi jawaban atas keluhan warga terkait kualitas layanan yang selama ini dirasa kurang responsif.