KEPULAUAN RIAU — Perusahaan pembiayaan diminta tidak serta-merta mengumbar skema DP 0 persen untuk motor listrik tanpa melakukan pemeriksaan ketat terhadap calon konsumen. Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menegaskan bahwa kemudahan uang muka tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian yang selama ini menjadi fondasi industri multifinance.
Program DP 0 persen memang menjadi senjata utama untuk menarik minat masyarakat berpindah ke motor listrik. Namun APPI mengingatkan bahwa skema ini punya potensi bahaya jika tidak dibarengi dengan analisis kemampuan bayar yang matang.
“Kalau calon debitur sebenarnya nggak mampu nyicil, ya repot. Bukan hanya merugikan konsumen itu sendiri, tapi juga berisiko menaikkan angka kredit macet di industri,” ujar Ketua APPI dalam keterangan resminya.
APPI mendorong setiap perusahaan pembiayaan untuk memperketat proses verifikasi, termasuk mengecek riwayat kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Selain itu, debitur wajib diberikan simulasi angsuran yang transparan sejak awal agar tidak terjadi kejutan di kemudian hari.
Langkah ini dinilai penting karena karakteristik konsumen motor listrik di Indonesia masih didominasi pembeli pertama. Banyak di antara mereka yang belum memiliki historis pembiayaan, sehingga penilaian risiko harus dilakukan lebih cermat.
Dorongan untuk memperbanyak unit terjual memang besar, terutama dengan target elektrifikasi nasional yang terus digaungkan pemerintah. Namun APPI menegaskan bahwa target volume penjualan tidak boleh mengorbankan kualitas portofolio pembiayaan.
Perusahaan pembiayaan yang memaksakan pertumbuhan lewat DP 0 persen tanpa seleksi ketat berpotensi menghadapi lonjakan kredit bermasalah (NPF) dalam satu hingga dua tahun ke depan. Kondisi itu justru akan menghambat ekspansi industri dan merusak kepercayaan konsumen terhadap skema pembiayaan kendaraan listrik.
Selain aspek internal perusahaan, APPI juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat. Calon debitur perlu memahami bahwa DP 0 persen bukan berarti total biaya menjadi lebih murah, melainkan hanya menggeser beban pembayaran ke cicilan bulanan yang lebih besar.
Karena itu, konsumen didorong untuk jujur dalam mengisi data penghasilan dan pengeluaran saat pengajuan kredit. Ketidakjujuran data hanya akan berujung pada kesulitan finansial di tengah masa cicilan.
Dengan pengawasan yang ketat dan perilaku konsumen yang bijak, program DP 0 persen untuk motor listrik sebenarnya tetap bisa berjalan sehat. Syaratnya, semua pihak memegang disiplin yang sama: jangan tergiur kemudahan di depan tanpa menghitung konsekuensi di belakang.