Sebanyak 164 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah terpencil Kepulauan Riau (Kepri) belum satu pun beroperasi, padahal seluruhnya telah ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kondisi ini membuat warga di Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas, yang mencatat realisasi penerima manfaat terendah, semakin menanti kepastian layanan Makan Bergizi Gratis (MBG).
TANJUNGPINANG — Ketimpangan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Riau masih menjadi pekerjaan rumah besar. Dari 164 titik SPPG yang ditetapkan untuk menjangkau kawasan terpencil, belum ada satu pun yang beroperasi, sementara 240 SPPG di wilayah aglomerasi sebagian besar sudah berjalan.
Sekretaris Satgas MBG Kepri, Rika Azmi, mengungkapkan bahwa dari total 164 titik tersebut, baru 27 SPPG yang telah melewati appraisal dan memiliki kepala dapur sehingga siap beroperasi. Sisanya masih tersebar dalam berbagai tahapan, mulai dari 65 SPPG yang sudah appraisal tapi belum ada kepala, 13 SPPG terbangun belum appraisal, hingga 43 SPPG yang masih dalam proses pembangunan.
Lingga dan Anambas: Daerah dengan Realisasi Terendah
Kesenjangan layanan ini paling terasa di dua kabupaten kepulauan. Data per 24 Agustus 2026 menunjukkan realisasi penerima manfaat di Kepulauan Anambas baru mencapai 42,13 persen dan Lingga 44,46 persen. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan Karimun yang sudah menembus 97,39 persen atau Batam di angka 93,25 persen.
Rika menyebut warga di dua daerah tersebut sangat menanti-nantikan kehadiran dapur SPPG. "Ini menjadi salah satu pekerjaan yang harus kita dorong bersama agar pelayanan MBG tidak hanya terkonsentrasi di wilayah aglomerasi, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah terpencil," ujarnya usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin.
Sebaran 164 Titik SPPG Terpencil di Tujuh Kabupaten/Kota
Kabupaten Lingga menjadi daerah dengan kebutuhan dapur terpencil terbanyak, yakni 56 titik. Disusul Kota Batam dengan 35 titik, Kepulauan Anambas 23 titik, Kabupaten Karimun 18 titik, Kabupaten Bintan 17 titik, Kabupaten Natuna 14 titik, dan Kota Tanjungpinang hanya satu titik.
Jika seluruh SPPG aglomerasi dan daerah terpencil rampung beroperasi, total dapur MBG di Kepri diproyeksikan mencapai 404 titik yang tersebar di tujuh kabupaten/kota.
Kendala Operasional Masih Menghambat di Wilayah Aglomerasi
Meski 240 SPPG aglomerasi tercatat ada, sebagian masih belum bisa melayani warga. Rika memaparkan setidaknya ada 11 SPPG yang terkendala, tersebar di Batam tujuh titik, Bintan dua titik, serta Tanjungpinang dan Natuna masing-masing satu titik.
Penyebabnya bervariasi. Delapan SPPG belum beroperasi karena dana pada virtual account belum tersedia, satu titik masih dalam proses renovasi, satu lainnya bermasalah dengan virtual account, dan satu SPPG lagi terhambat akibat konflik internal antara yayasan dan mitra.
Target Penerima Manfaat dan Pemutakhiran Data
Secara keseluruhan, realisasi penerima manfaat MBG di Kepri telah mencapai 87,47 persen dari target 679.402 orang. Namun, capaian ini masih fluktuatif karena data Dapodik yang terus berubah. Rika menyebut data tersebut masih menggunakan periode 2025 dan akan diperbarui pada awal September 2026.
Pemprov Kepri berkomitmen terus berkoordinasi dengan BGN untuk menggesa pengoperasian SPPG di daerah terpencil. "Kita akan terus berkoordinasi dengan BGN terkait pelaksanaan program MBG di Kepri, termasuk menggesa pengoperasian SPPG daerah terpencil, karena warga sekitar sangat menanti-nantikan MBG ini," demikian Rika.
