BINTAN — Aktivitas pengambilan pasir di Kabupaten Bintan kembali menjadi perhatian setelah warga melaporkan masih seringnya lalu-lalang kendaraan dump truck yang diduga mengangkut material dalam jumlah besar. Salah satu lokasi yang paling banyak dikeluhkan adalah kawasan Galang Batang yang merupakan wilayah strategis KEK, serta sejumlah titik di Kecamatan Gunung Kijang dan pesisir Bintan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, titik-titik yang diduga menjadi lokasi penambangan meliputi Kampung Banjar, Gunung Kijang, Galang Batang, Nikoi, Kawal, Teluk Bakau, Malang Rapat, Busung, hingga Sei Kecil. Masyarakat mendesak instansi berwenang segera melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan setiap kegiatan telah mengantongi izin yang sesuai dengan tata ruang dan regulasi lingkungan hidup.
Kekhawatiran Warga di Kawasan Galang Batang
Warga di sekitar Galang Batang mengaku kerap melihat kendaraan berat melintas membawa pasir. Mereka khawatir aktivitas itu berlangsung di area yang memiliki fungsi lindung atau kawasan yang semestinya mendapat perlindungan khusus. Dampak kerusakan ekosistem menjadi kekhawatiran utama jika penambangan terus berlangsung tanpa pengawasan maksimal.
"Kalau memang semua legal, pemerintah harus terbuka kepada masyarakat. Namun jika ada pelanggaran, maka harus ditindak tanpa pandang bulu," ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Aktivis Desak Investigasi Menyeluruh
Sejumlah aktivis lingkungan mendesak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh. Mereka menilai pengawasan yang lemah berpotensi memicu kerusakan ekosistem dan menimbulkan persoalan lingkungan jangka panjang.
Di tengah meningkatnya sorotan publik, sikap Bupati Bintan menjadi perhatian. Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi atau langkah konkret dari pemerintah daerah terkait maraknya dugaan tambang pasir di berbagai wilayah, khususnya Galang Batang.
Publik Tunggu Langkah Konkret Pemkab Bintan
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Bintan tidak memilih diam terhadap persoalan yang menyangkut kelestarian lingkungan dan kepentingan warga luas. Transparansi, pengawasan ketat, serta penegakan hukum yang konsisten dinilai menjadi kunci untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.
Upaya konfirmasi kepada pihak Pemerintah Kabupaten Bintan dan instansi terkait masih terus dilakukan untuk memperoleh penjelasan serta tanggapan resmi yang berimbang.
