TANJUNGPINANG — Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad memacu pengembangan kawasan pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih. Langkah ini diambil guna merespons arahan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang meminta daerah kepulauan mengusulkan lokasi sebanyak mungkin untuk penataan pemukiman nelayan.
Ansar menyebutkan bahwa KKP memberikan peluang bagi Kepri untuk mengusulkan hingga 100 titik kampung nelayan. Karakteristik wilayah Kepri yang didominasi lautan menjadi alasan utama besarnya kuota usulan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
"Kita sudah melakukan rapat dengan bupati dan wali kota. Karena untuk pembangunan itu ada kewajiban kita untuk menyiapkan lahan," ujar Ansar di Tanjungpinang, Senin (4/5/2026).
Hingga awal Mei, tim verifikasi dari kementerian telah memproses lebih dari 70 lokasi yang diusulkan. Setelah tahap verifikasi lapangan rampung, pemerintah daerah akan segera membahas teknis pembebasan lahan untuk memastikan legalitas lokasi pembangunan.
Proyek strategis ini didukung penuh oleh pendanaan pusat melalui APBN. Setiap lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diproyeksikan menerima alokasi dana sekitar Rp22 miliar. Namun, nilai pasti anggaran tersebut akan menyesuaikan dengan kualifikasi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
"Itu tergantung kualifikasinya. Kita lihat nanti seperti apa untuk mengejar pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih," kata Ansar.
Pemerintah Provinsi Kepri berupaya mendapatkan porsi maksimal dari total 5.000 kampung nelayan yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat pesisir serta memperkuat identitas wilayah kepulauan.
Meski target usulan mencapai ratusan, saat ini baru tiga kawasan Kampung Nelayan Merah Putih yang telah resmi terealisasi di wilayah Kepri. Dua lokasi berada di Kota Batam, sementara satu titik lainnya terletak di Kabupaten Natuna.
Gubernur menegaskan perlunya kerja sama cepat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengejar ketertinggalan pembangunan ini. Tim verifikasi kementerian saat ini masih terus bergerak di lapangan guna memvalidasi data usulan terbaru.
“Makanya ini yang harus kita kejar. Tim verifikasi kementerian juga sudah turun, mudah-mudahan ini dapat mempercepat pembangunan,” pungkasnya.