Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, mulai bergerak cepat melakukan sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tahun ajaran 2026. Upaya ini dilakukan lebih awal guna memastikan seluruh lapisan masyarakat memahami mekanisme pendaftaran siswa secara daring.
Kepala Disdikbud Natuna, Hendra Kusuma, menjelaskan bahwa penguatan informasi menjadi prioritas utama instansinya tahun ini. Pihaknya tidak ingin kendala teknis maupun misinformasi kembali menghambat proses penerimaan siswa di wilayah perbatasan tersebut.
“Kalau dulu sosialisasi masih kurang, tahun ini kami perkuat, baik melalui sekolah maupun melalui media seperti RRI,” ujar Hendra di Natuna, Selasa.
Langkah masif ini merupakan respons atas dinamika pendaftaran pada 2025 yang sempat diwarnai aksi protes orang tua siswa. Hendra mengakui, permasalahan tahun lalu berpusat di SMP Negeri 1 Bunguran Timur akibat ketimpangan antara jumlah pendaftar dan daya tampung sekolah.
Banyak wali murid tetap memaksakan anak mereka masuk ke sekolah tersebut karena label sebagai salah satu sekolah terbaik di Natuna. Akibatnya, terjadi kegaduhan saat sejumlah calon siswa dinyatakan tidak lolos seleksi meski orang tua merasa anak mereka telah memenuhi kriteria administratif.
“Insya Allah ke depan tidak akan terulang. Permasalahan kemarin memang terpusat di SMP 1 karena peminatnya sangat banyak,” kata Hendra menegaskan komitmen perbaikan sistem tersebut.
Sistem SPMB di Natuna tetap mengedepankan prinsip transparansi melalui basis dalam jaringan (daring). Terdapat empat jalur utama yang menjadi acuan penerimaan siswa baru agar akses pendidikan lebih merata bagi seluruh warga di Kabupaten Natuna.
Empat jalur pendaftaran yang kini gencar disosialisasikan meliputi:
Minimnya pemerataan informasi pada tahun 2025 sempat memaksa Disdikbud Kabupaten Natuna menunda jadwal pendaftaran ulang. Keputusan pahit itu diambil setelah gelombang protes wali murid memuncak di SMP Negeri 1 Bunguran Timur.
Melalui pendekatan sosialisasi yang lebih luas, pemerintah berharap masyarakat memahami bahwa sistem daring bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan. Dengan informasi yang jelas sejak awal, orang tua diharapkan dapat mempertimbangkan sekolah lain yang secara zonasi lebih memungkinkan bagi anak mereka.
Pihak dinas memastikan akan terus memantau perkembangan di lapangan guna menjamin pelaksanaan SPMB 2026 berjalan kondusif tanpa ada lagi aksi protes yang merugikan calon peserta didik.