TANJUNGPINANG — Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyatakan bahwa program prioritas nasional pembangunan Sekolah Rakyat akan berdampak langsung pada perputaran ekonomi daerah. Ia menekankan nilai investasi yang besar dari proyek ini.
"Anggaran pembangunan per Sekolah Rakyat ini sekitar Rp200 miliar. Anggaran sebesar itu bisa mendongkrak perekonomian daerah dan penciptaan lapangan kerja baru," kata Ansar di Tanjungpinang, Selasa.
Pembangunan Sekolah Rakyat tahap pertama di Kepri akan dilaksanakan di tiga wilayah. Ketiganya adalah Kota Tanjungpinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna.
Ansar memastikan pemerintah daerah telah diminta untuk segera memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya penyelesaian dokumen perizinan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta penyiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan.
Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah percepatan pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan dengan menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu.
"Program ini memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus menjadi salah satu instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan," ujar Ansar.
Gubernur menegaskan bahwa pendidikan adalah jalan paling efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan antar-generasi. Karena itu, seluruh pemda harus memastikan persyaratan pembangunan selesai tepat waktu.
Untuk memastikan kesiapan di lapangan, Gubernur Ansar telah menugaskan Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura. Ia diminta untuk memantau langsung kesiapan lahan, perizinan, dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
"Kita ingin seluruh proses berjalan lancar dan tidak ada kendala yang berarti," kata Ansar.
Pemprov Kepri juga mulai menyiapkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat pada tahun 2027. Lokasi yang disiapkan meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, serta satu unit Sekolah Rakyat tingkat provinsi yang akan dibangun di kawasan Pulau Dompak, Tanjungpinang.