BATAM — KKP tidak main-main dalam memberantas pencurian ikan di perbatasan. Sebanyak 10 kapal pengawas baru akan segera memperkuat armada patroli yang saat ini berjumlah 34 unit. Pengembangan ini menjadikan Pangkalan PSDKP Batam sebagai pusat operasi utama di kawasan yang masih rawan IUUF.
Posisi geografis Batam dinilai sangat strategis untuk memantau perairan WPPNRI 711 Laut Natuna Utara. Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono, yang akrab disapa Ipunk, menegaskan bahwa kawasan tersebut masih tergolong rawan terhadap praktik pencurian ikan ilegal.
“Batam menjadi pangkalan utama bagi kapal pengawas yang beroperasi di WPPNRI 711 Laut Natuna Utara. Kawasan perairan tersebut masih tergolong rawan terhadap praktik pencurian ikan ilegal atau illegal fishing,” terang Ipunk dalam keterangan resmi.
Untuk memastikan proyek ini bersih dari penyimpangan, KKP menggandeng Kejaksaan RI sebagai pengawas. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, menekankan bahwa seluruh proses pembangunan kapal dan perluasan dermaga harus berjalan transparan dan akuntabel.
“Penambahan armada ini tentu harus didukung dengan penyediaan prasarana dermaga yang memadai, sehingga mampu menampung kapal-kapal berukuran besar yang saat ini sedang dibangun,” ujar Didit di Jakarta, Jumat (10/7).
Penguatan armada ini diharapkan memberikan efek jera bagi kapal asing yang kerap mencuri ikan di Laut Natuna Utara. Dengan patroli yang lebih masif, hasil tangkapan nelayan lokal di Kepulauan Riau diharapkan meningkat tanpa harus bersaing dengan praktik ilegal. KKP juga memastikan bahwa pembangunan infrastruktur ini akan selesai tepat waktu untuk mendukung operasi patroli yang lebih efektif.