TANJUNGPINANG — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau menargetkan pemasangan fisik sambungan listrik gratis untuk warga kurang mampu selesai dalam satu hingga dua bulan ke depan. Sebanyak 2.050 titik sambungan baru telah dialokasikan dalam tahun anggaran 2026.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepri M. Darwin mengatakan pendanaan program ini berasal dari tiga sumber. APBD Kepri mengalokasikan 450 sambungan, APBN menyumbang 1.400 sambungan, dan sisanya 200 sambungan khusus untuk Kota Batam bersumber dari dana CSR perusahaan pemegang izin usaha ketenagalistrikan (IUK).
Sejumlah perusahaan listrik di Batam disebut terlibat dalam skema pendanaan ini, di antaranya PLN Batam, Panbil, Tunas, Batamindo, Lagoi, Lobam, dan Tanjung Kasam Power. Seluruh penerima manfaat akan mendapatkan fasilitas daya subsidi sebesar 900 Watt.
Saat ini program tengah memasuki tahap verifikasi kelayakan yang dilakukan bersama PT PLN (Persero). Proses penunjukan pihak pelaksana juga sedang berjalan.
Tambahan sambungan baru ini diharapkan mendorong rasio elektrifikasi Kepri yang saat ini berada di angka 99,45 persen. Masih ada sekitar 4.000 rumah tangga yang belum menikmati aliran listrik, dan jumlah itu ditargetkan rampung secara bertahap hingga akhir periode RPJMD 2029.
Rumah tangga yang belum berlistrik tersebut didominasi kawasan pulau-pulau terpencil serta pesisir, seperti Rempang dan Galang di Batam. Akses geografis menjadi tantangan utama dalam penuntasan elektrifikasi di wilayah kepulauan.
Darwin menjelaskan program ini bertujuan memberikan penerangan dan listrik mandiri hingga ke pelosok daerah. Selain itu, warga kurang mampu diharapkan bisa menikmati fasilitas listrik yang aman dan layak.
"Dengan adanya listrik, diharapkan ikut membuka peluang usaha kecil atau produktivitas warga di rumah tangga," ujar Darwin di Tanjungpinang, Selasa.
Kehadiran listrik juga dinilai memudahkan anak-anak belajar pada malam hari dengan penerangan yang baik. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah kepulauan.